Gianyar (Bisnis Bali) – Memasuki awal 2018, BPR dihadapkan dengan angka kredit bermasalah (NPL) yang memasuki rata-rata 7 persen. Di tengah lesunya ekonomi dan dampak erupsi Gunung Agung, menuntut BPR menekan NPL dengan meningkatkan pembinaan.
Ketua DPK Perbarindo Kabupaten Gianyar, Made Suarja, Jumat (9/2) mengatakan, NPL tinggi ini harus disikapi dengan peningkatan pembinaan. BPR harus mengefektifkan pembinaan kepada nasabah melalui pegawai BPR.
Direktur BPR Udary ini menjelaskan, debitur ini dibina oleh tenaga account officer (AO) BPR. Debitur tentunya juga akan berpikir jika diberikan pembinaan dari BPR.
Dipaparkannya, ketika ada debitur ada keterlambatan pembayaran BPR sudah harus melaksanakan pembinaan lebih ekstra. BPR wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada nasabah.
Lebih lanjut dikatakannya, kalau beberapa bulan mengalami keterlambatan pembayaran akan menjadi beban debitur. Dalam pembinaan, BPR harus memberikan alternatif dalam penanganan kredit debitur.
Menurutnya, BPR melakukan pembinaan agar usaha BPR bisa ditingkatkan. Kalau tidak mampu ditingkatkan usahanya, debitur harus menjual aset untuk menutupi tunggakan pinjaman. “Kalau tidak mampu membayar pinjaman, debitur wajib merampingkan usahanya,” katanya. (kup)
