Mangupura (Bisnis Bali) – Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sektor perbankan masih memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan selama 2017. Itu tercermin sektor tersebut tumbuh signifikan dengan berbagai indikator kinerja yang terus membaik, salah satunya volume usaha yang diukur dari nilai total aset meningkat Rp17,82 triliun atau tumbuh 9,89 persen (yoy) menjadi Rp.197,98 triliun pada Desember 2017.
“Secara regional, perekonomian Bali bertumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 mencapai 5,59 persen melampuai ekonomi nasional yang hanya 5,07 persen. Sektor jasa keuangan yang terdiri atas industri perbankan, baik bank umum maupun BPR, industri keuangan nonbank dan pasar modal turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun lalu,” tutur Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah, di sela-sela pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2018 dengan tema dengan tema “Memacu Pertumbuhan”, di Nusa Dua Jumat (9/2) kemarin.
Pertemuan tahunan ini dihadiri pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Ketua dan anggota Komisi XI DPR RI, anggota DPD RI Utusan Provinsi Bali, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bali, para bupati/wali kota di Bali, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Provinsi NTB, Kepala OJK Provinsi NTT, pimpinan dinas dan instansi vertikal, anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Bali dan Satgas Waspada Investasi, serta akademisi di wilayah Bali.
Hizbullah menerangkan, peningkatan aset perbankan tersebut ditopang oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp146,18 triliun, tumbuh 10,51 persen (yoy), lebih tinggi dari perumbuhan DPK nasional yang tercatat 9,35 persen (yoy). Pencapaian tersebut terjadi, meski pada 2017 bukanlah tahun yang mudah karena disertai dengan bencana alam erupsi Gunung Agung, namun berkat koordinasi kebijakan dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan otoritas perekonomian, imbas negatif dari tekanan perlambatan ekonomi global dan dampak bencana alam tersebut dapat dikendalikan. (man)
