Tabanan (Bisnis Bali) – Dewan DPRD Tabanan mendesak bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Tabanan agar maksimalkan pengawasan penyaluran. Kondisi itu menyusul di tengah tingginya serapan pemanfaatan kredit program pemerintah bersuku bunga murah, namun tak searah dengan pertumbuhan sektor usaha kecil yang menjadi sasaran utama dari program tersebut saat ini.
“Harusnya serapan yang tinggi ini berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan usaha kecil di tabanan saat ini. Namun, nampaknya itu tidak terlihat,” tutur Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, I Gst Ngurah Sanjaya di Tabanan, Selasa (9/10).
Jika alokasi dana KUR yang bunganya hanya 7 persen ini digunakan debitur sesuai peruntukan atau meningkatkan daya saing usaha yang menjadi tujuan program tersebut, maka asumsinya pertumbuhan ekonomi khususnya di kalangan usaha kecil menengah pasti terjadi dengan signifikan. Kenyataannya, hingga kini lonjakan pertumbuhan usaha kecil di Kabupaten Tabanan ini belum terlihat.
Bercermin dari itu, kuat dugaan dana KUR yang disalurkan belum maksimal menyentuh sektor produktif, malah ada indikasi digunakan debitur untuk pemenuhan sektor konsumtif. Sebab itu, jelas anggota Komisi III DPRD Tabanan ini kalangan perbankan harus memaksimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan KUR di lapangan.
“Jangan semata-mata hanya berorientasi pada target pencapaian realisasi KUR yang tinggi, namun mengesampingkan pemanfaatan dana tersebut oleh debitur,” ujarnya
Menurutnya, menjaga efektivitas penyaluran KUR ini, hendaknya kalangan bank penyalur pada periode tertentu atau akhir tahun melakukan survai ke para debitur KUR di masing-masing wilayah. Tujuannya, guna memantau sejauh mana kredit program tersebut digunakan dan membantu dalam meningkatkan daya saing usaha selama ini. (man)