Gianyar (Bisnis Bali) – Ajang politik baik pemilihan Presiden (Pilpres), dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) akan mempengaruhi kegiatan sektor usaha di Indonesia termasuk di Bali. Ketua DPK Perbarindo Gianyar, Made Suarja Senin (24/9) menilai, ketika kegiatan usaha melambat akan mempengaruhi pertumbuhan usaha BPR.
Akibat pelaksanaan perhelatan politik sehingga pemilik dana memilih untuk menyimpan dananya. Pemilik dana memilih menunggu dan melihat perkembangan kondisi ekonomi. Kegiatan usaha akan menunggu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan pemerintah akan banyak mempengaruhi perkembangan sektor usaha khususnya sektor UMKM.
Akibat perhelatan politik, sektor usaha lebih memilih menunda perluasan usaha. Melambatkan iklim investasi, serapan kredit dari sektor usaha praktis menurun. Saat perhelatan politik masyarakat dan sektor usaha akan memilih menempatkan dana di BPR. Banyak penempatan dana mendorong penggaetan dana pihak ketiga (DPK) di BPR meningkat.
Peningkatan DPK jelang perhelatan kurang efektif karena diikuti peningkatan serapan dana oleh masyarakat dan sektor usaha. Ketika DPK tidak maksimal dilempar dalam bentuk kredit menimbulkan dana idle.
Made Suarja meyakinkan ketika BPR tidak maksimal menyalurkan kredit maka BPR tidak bisa memaksimalkan pendapatan. “Imbasnya BPR tidak bisa maksimalkan pertumbuhan usaha,” ucapnya.
Senada dikatakan Ketua Yayasan Perbarindo Bali, Nyoman Sunarta, perhelatan politik akan berimbas besar terhadap perkembangan usaha BPR. Ini mesti disikapi dengan selektif menyalurkan kredit. Ini agar perlambatan ekonomi dan masa perhelatan politik tidak malah semakin meningkatkan angka kredit bermasalah (NPL) di industri BPR. (kup)