Amlapura (Bisnis Bali) – Saat ini, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang sehat di Karangasem, meningkat menjadi 101 dari total 190 LPD di semua desa pakraman. Sebelumnya LPD yang sehat mencapai 90.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi LPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem, Nengah Sika, di Karangasem. LPD sehat diketahui meningkat merupakan data per Maret 2018.
‘’Penilaian LPD sehat atau tidak itu per triwulan, di antaranya dilihat dari laporan keuangannya,’’ paparnya.
Dari Diskop dan UKM, pihaknya terus berupaya berkoordinasi melalui pihak desa pakraman, agar LPD yang ada, baik yang tak beroperasi atau yang kurang sehat bahkan yang tak beroperasi agar bisa bangkit lagi.
‘’Rapar pertanggungjawaban LPD kepada prajuru desanya, paling lambat tiga bulan setelah tutup buku pada Desember. Jadi paling lambat Maret tahun berikutnya sudah mesti tuntas laporan pertanggungjawabannya, di depan pihak desanya,’’ ujar Nengah Sika.
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM Karangasem Ir. Gede Ngurah Yudiantara, M.M. mengatakan, ada ketentuan di LPD agar melakukan rapat pertanggungjawaban rutian tiap tahun, seperti layaknya koperasi yang wajib menggelar rapat anggota tahunan (RAT) tiap tahun. RAT koperasi wajib paling lambat digelar Maret atau paling lambat tiga bulan setelah tutup buku tahun bersangkutan. Demikian pula, pengurus LPD juga melakukan rapat pertanggungjawaban dan itu tentunya disampaikan di depan rapat prajuru desa pakraman.
Terkait adanya warga di pegunungan yang mengungsi seperti warga Sogra, LPD setempat masih tetap buka. Selain di Sogra, di Sukahet Sidemen, LPD berlokasi di Banjar Sogra yakni desa pakraman mewilayahi Pura Pasar Agung Sebudi itu juga buka kantor.
‘’Seperti terkait erupsi Gunung Agung September tahun lalu, LPD Sogra diungsikan ke Desa Sukahet. Pihak LPD itu mengungsikan atau mengamankan data dan arsipnya ke Desa Sukahet dan buka kantor, serta tetap melayani krama atau masyarakat dan nasabah dari Sukahet Sidemen,’’ ujar Sika. (bud)
