Mangupura (Bisnis Bali) – Tiga DPRD dari Surakarta dan Kota Magelang (Jawa tengah), serta Tuban (Jawa Timur) secara serentak, Selasa (20/2) kemarin, berkunjung ke DPRD Badung. Ketiga rombongan DPRD tersebut diterima Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata didampingi perwakilan dari OPD terkait.
DPRD Kota Surakarta yang dipimpin oleh Ketua Banggar Abdul Ghofur didampingi Wakilnya Usman Hasyim serta sejumlah anggotanya melakukan studi komparasi terkait kiat sukses peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) baik dari sisi pajak maupun retribusi dan pendapatan lainnya.
Sementara itu, rombongan DPRD Tuban yang dipimpin Rudi Harianto, S.Pd. yang juga Wakil Ketua DPRD Tuban, menggali informasi terkait dengan program kesehatan di Badung yang mampu menanggung kesehatan masyarakat secara gratis. “Kami ingin memperoleh gambaran program kesehatan Badung secara lengkap,” tegas Rudi Harianto didampingi puluhan anggotanya.
Rombongan terakhir yakni DPRD Kota Magelang yang dipimpin Titiek Utami bersama Nella K. Yunissari lebih banyak meminta penjelasan soal perencanaan program pembangunan terkait dengan APBD. “Kami ingin meminta penjelasan terkait perencanaan dan konsistensi program di Badung,” tegas Titiek Utami yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Magelang tersebut.
Menanggapi harapan DPRD Surakarta, Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata menegaskan, dari Rp7,2 triliun APBD Badung 2018, sekitar 90 persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Hanya 10 persen berasal dari dana perimbangan.
PAD Badung, tegas politisi PDI Perjuangan tersebut, mayoritas berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR). Di dalamnya ada juga pendapatan dari pajak hiburan serta retribusi.
Kiat meningkatkan PAD dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan menutup celah-celah lost atau kebocoran pajak. “Untuk ini, kami telah memasang sejumlah alat canggih seperti taping box atau webcam di sejumlah objek pajak potensial,” katanya.
Dengan alat ini, tegasnya, manipulasi pajak bisa ditangkal dan pendapatan dari pajak bisa meningkat. Kita lainnya tentu saja secara ekstensifikasi yakni dilakukan dengan mencari atau menemukan peluang-peluang pajak atau retribusi yang selama ini belum diraih.
Terkait dengan kesehatan, Alit Yandinata memaparkan, Badung memiliki program Krama Badung Sehat (KBS) yang merupakan integrasi BPJS Kesehatan dengan progarm kesehatan Badung. “Kasus penyakit yang tak ter-cover BPJS, akan di-cover oleh KBS sehingga masyarakat tak perlu memikirkan biaya kesehatan lagi alias gratis,” tegasnya.
Selain biaya untuk pasien, ujarnya lagi, Badung juga memberikan santunan bagi penunggu pasien. Setiap penunggu pasien di kelas III memperoleh santunan Rp 200.000 per hari maksimal Rp 5 juta. “Dengan santunan ini, keluarga pasien pun tak pusing lagi memikirkan biaya hidup selama anggota keluarganya dirawat,” katanya.
Terakhir soal perencanaan program, katanya, semua berdasarkan KUA PPAS. Sebelum itu, program pembangunan dibahas lewat musrenbangdes, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten. “Semua program pembangunan sudah terpasang di KUA PPAS. Ini secara konsisten dilaksanakan,” tegasnya.
Setelah tanya jawab, acara ditutup dengan tukar menukar cenderamata. Selain itu, semua rombongan DPRD melakukan foto bersama. (ad0.225)
