Singaraja (Bisnis Bali) – Dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di Buleleng, Lembaga Perberdayaan – Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Lantai III Gedung LPD Desa Pakraman Ambengan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini, membahas tentang Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) LPD, yang dihadiri seluruh kepala LPD se-Kabupaten Buleleng yang dibagi menjadi empat kloter dari 169 LPD yang ada.
Hadir dalam kesempatan itu Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng Drs. Nyoman Indrayasa selaku narasumber dan Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng Made Nyiri Yasa, S.Sos. M.MA.
Dalam kesempatan ini, juga dilangsungkan penyerahan Laptop dari BKS LPD Provinsi Bali yang penyerahannya dibantukan Kepada BKS LPD Kabupaten Buleleng diberikan kepada LPD Kayu Putih Melaka dan LPD Grokgak.
Selain itu, juga sekaligus penandatanganan berita acara pinjam pakai mobil BKS LPD Kabupaten Buleleng kepada Koordinator LP-LPD untuk keperluan operasional.
Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng, Drs. Nyoman Indrayasa ketika diwawancarai Bisnis Bali usai melaksanakan Bimtek terakhir pada Rabu (20/12) mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dari pengelola LPD yang disampaikan BKS LPD Kabupaten Buleleng, agar tetap melaksanakan Bimtek yang sifatnya berkelanjutan dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja para pengelola LPD untuk pelayanan yang lebih baik kepada Krama Desa Adat masing – masing.
Ia menambahkan, setelah selesai kegiatan ini, pihaknya sebagai Koordinator LP-LPD selanjutnya merancang Bimtek kembali di mana membahas terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tabungan, kredit dan deposito. Keinginannya untuk mengadakan Bimtek ini juga sudah dikoordinasikan di LPD Provinsi Bali, agar menjembatani kegiatan ini sehingga sejumlah persoalan yang biasanya timbul didalam penanganan tabungan, deposito dan kredit dapat teratasi.
“Kami ingin mengadakan Bimtek berkelanjutan misalnya SOP tabungan, kredit dan deposito, jadi sesuai dengan kesepakatan awal ini juga sudah di koordinasikan di LPD Provinsi Bali, agar menjembatani persoalan ini sementara untuk anggaran Bimtek serta pelatihan lainnya dianggarkan dari Provinsi,” ungkapnya. (ira)
