Mangupura (Bisnis Bali) – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berencana akan memasukkan pelajaran terkait pajak dalam kurikulum pendidikan. Terkait rencana tersebut sudah dilakukan kerja sama atau penandatanganan MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan informasi terkait pajak dalam kurikulum pendidikan.
“Saat ini terkait hal tersebut, modulnya sedang dibahas di kantor pusat dan secepatnya akan direalisasikan,” tutur Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, H. Guntur Wijaya Edi, S.E., M.M. di sela-sela sosialisasi pajak bertutur di SMAN 1 Mengwi, Jumat (11/8) kemarin.
Ia menerangkan, memiliki peran penting untuk menopang pembangunan, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang menjadi wajib pajak belum paham tentang perpajakan maupun fungsi pajak itu sendiri. Bercermin dari kondisi tersebut sekaligus dalam kaitannya gerakan nasional melalui Pajak Bertutur, pihaknya memberikan pemahaman tentang pajak ke kalangan sekolah sebagai pilar utama pembangunan negeri.
“Kegiatan pajak bertutur ini targetnya menyasar 2.000 sekolah serentak secara nasional dan menyasar sekitar 120 ribu peserta, sedangkan di Badung kegiatan tersebut kami sasar salah satunya di SMAN 1 Mengwi, untuk mengedukasi para siswa agar mereka memahami secara dini terkait perpajakan,” ujarnya.
Jelas Guntur, kegiatan pajak bertutur ini merupakan kick off dari program inklusi kesadaran pajak kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Katanya, sosialisasi tersebut sekaligus menjadi upaya untuk menekan tunggakan pajak di Badung, yang salah satunya disebabkan salah pemahaman. (man)
