Denpasar (bisnisbali.com) – Sektor pertanian selama ini masih menjadi sektor yang termarjinalkan dan kurang begitu berperan dalam mendorong perekonomian Bali. Namun, Pemprov Bali saat ini tengah mendorong sektor yang digeluti sebagian besar masyarakat Bali tersebut melalui hilirisasi dan menggenjot ekspor.
Direktur Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Ir. I Ketut Sumantra, M.P., di kampus Pascasarjana Unmas Tohpati, Kamis (9/1) mengatakan, kondisi pertanian di Bali sekarang masih dalam kondisi sedikit memprihatinkan. Namun, jika dilihat dari sumbangan sektor pertanian merujuk data PDRB Bali triwulan III/2019 menunjukkan kontribusi di bidang pertanian sekitar 13,60 persen. Jika dibandingkan dengan sektor lain masih didominasi jasa, termasuk juga akomodasi dan lainnya. Hal ini merupakan hal yang perlu dicermati dan lebih-lebih bila ingin pertanian itu bisa eksis dan bisa menyokong perekonomian.
”Untuk menjadikan petani itu berdaya, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan di sini adalah melakukan hilirisasi produk pertanian. Karena selama ini yang menjadi kendala adalah pemasaran dan produk yang tidak terserap pasar saat panen raya. Hal ini menjadi PR kita semua terutama pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, gebrakan yang dilakukan Gubernur Koster saat ini sangat bagus dengan fokus pada pengembangan pertanian dengan menggenjot ekspor dan hilirisasi produk pertanian menjadi berbagai produk turunan melalui UMKM. “Pemerintah sekarang harus menciptakan atau membuat suatu peluang industri sesuai dengan potensi- potensi yang dimiliki oleh petani. Masyarakat tentu bisa membaca suatu inovasi produk untuk tingkatkan nilai tambah produk pertanian,” katanya.
Ke depan, perlu dilakukan edukasi para petani dan memberikan informasi produk pertanian yang potensial dibudidayakan. ”Petani perlu diedukasi tentang teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Seperti contoh potensi pertanian organik sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Ini perlu edukasi bagaimana petani-petani itu bisa menciptakan produk yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi,” katanya.
Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunarta mengatakan, Dinas Pertanian terus melakukan pembenahan di sektor pertanian, karena tujuan akhir dari pembangunan pertanian itu adalah sejahterakan petani, serta ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.
“Saat ini pemerintah tengah menggenjot ekspor, baik itu produk hortikultura maupun ekspor beras ke sejumlah negara. Dengan ekspor ini, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus menambah devisa negara,” katanya.
Untuk mencapai ekspor tersebut tentunya ada proses yang harus dilalui para petani mulai dari memilih bibit yang baik, dan mengantisipasi kerugian akibat serangan hama. “Kami terus melakukan pendampingan untuk mengedukasi petani dan memberikan bantuan mulai dari bibit, pupuk dan teknologi yang dibutuhkan petani, karena Gubernur Bali sangat serius dalam upaya memajukan pertanian, sehingga bisa menjadi pendorong perekonomian Bali,” katanya.
Ia menambahkan, nilai tukar petani (NTP) yang menjadi barometer kesejahteraan petani di Bali sudah meningkat dari 105 menjadi 107 pada 2019. Meski demikian, upaya untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dari 11-12 persen menjadi 20-30 persen, terus dilakukan. Namun yang menjadi kendala utama adalah alih fungsi lahan yang tak terbendung.
Data Dinas Pertanian Provinsi Bali menyebutkan, lahan sawah terus menurun 2014: 80.542 ha, 2015: 80.063 ha, 2016: 79.526 ha, 2017: 78.626 ha dan 2018: 69.065 ha.
Alih fungsi lahan yang sangat ekstrem terjadi pada 2018 yang mencapai 9.561 ha. Padahal, alih fungsi lahan yang bisa ditolerir dikatakan di bawah 400 ha. “Ini menjadi persoalan besar yang harus segera dicarikan solusinya,” katanya. *pur
