Perbankan Didorong Permudah Permodalan Pengusaha Baru

186
TANPA JAMINAN - Bantuan permodalan lewat KUR di bawah Rp 50 juta untuk UMKM tidak lagi meminta jaminan.

Denpasar (bisnisbali.com) – Permodalan masih kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha yang baru merintis untuk mengembangkan produknya dan lini bisnisnya. Satu sisi keberadaan pengusaha atau entrepreneur baru diharapkan makin banyak bermunculan di daerah ini, mengingat jumlahnya masih tergolong sedikit dibandingkan jumlah penduduk.

Seperti disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agus Pande Widura di Denpasar. Di Indonesia dengan 270 juta penduduk, masih memiliki entrepreneur di angka 2,7 persen. Jumlah itu jauh di bawah dibandingkan negara maju seperti Singapura dan Malaysia. Di Singapura contohnya, pengusaha sudah hampir di 6 persen bahkan hampir 7 persen dari jumlah penduduknya. “Begitupula terjadi di Bali, jumlah entrepreneur masih tergolong sedikit dan Hipmi berupaya agar kekurangan ini bisa segera tertutupi ke depannya munculnya entrepreneur baru,” katanya.

Agus Widura mengatakan, berbicara masalah permodalan, Hipmi saat di Rakenas yang dihadiri Presiden Jokowi sudah memohon agar ada kemudahan terkait mendapatkan permodalan ini. Bantuan permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, berharap agar pinjaman di bawah Rp 50 juta tidak ada lagi yang meminta jaminan.

Termasuk berpikiran apabila memungkinkan, cukup dengan sertifikat ijazah itu sudah menjadi suatu jaminan kepada perbankan. Dalam hal ini perbankan BUMN untuk bisa memberikan modal usaha kepada pelaku usaha baru. Ia melihat, kesulitan ini kerap masih menjadi kendala bagi entrepreneur baru. Permasalahan terbesar bagi pengusaha baru adalah historis dan background mereka yang belum bisa menjadi jaminan bagi perbankan.

“Pengusaha baru yang merintis ketika terkendala modal tentu akan mencari pembiayaan ke perbankan. Namun perbankan umumnya meminta historis, pengalaman dan aset-aset penjaminan. Itu yang mereka tidak miliki sebagai pengusaha baru,” terangnya.

“Kendala inilah perlu ada jembatan agar pelaku usaha baru bisa terhubung permodalan perbankan,” imbuhnya.

Karenanya Hipmi saat bertemu Presiden memohon agar KUR memungkinkan bisa tanpa jaminan sampai Rp 500 juta, namun tentu harus ada penilaian dari perbankan di awal. Perbankan mungkin bisa memberikan pembiayaan Rp 50 juta dan bertahap naik.

“Walaupan tanpa ada jaminan namun itu juga sudah sebagai bukti kalau pengusaha tersebut memang betul melakukian bisnis yang baik,” ujarnya.*dik