Sky Garden kembali dapat Surat Teguran

Mangupura (Bisnis Bali) – Satpol PP Badung kembali melayangkan surat teguran kepada manajemen Sky Garden. Hingga Selasa (26/3) belum ada pengajuan izin ke Pemkab Badung, padahal sesuai surat teguran I, pemilik diberikan rentang waktu tujuh hari untuk mengurus izin.

Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara mengatakan, masa teguran pertama sudah berakhir, tetapi belum ada pengajuan izin operasional oleh manajemen Sky Garden. “Pagi tadi (kemarin-red) pihak mereka sudah ke kantor. Mereka bilang akan segera mengurus perizinan, karena sekarang sepenuhnya sudah pemilik baru yang mengelola. Mulai hari ini baru bisa diurus surat permohonannya. Tetapi tetap saya sampaikan, kami tidak ikut dalam permasalahan kepemilikan. Yang jelas, kalau mereka tidak mengurus izin, kami tetap bertindak normatif sesuai tahapan SOP,” ungkapnya.

Suryanegara menegaskan, jika belum ada pengajuan izin secara resmi, pihaknya tetap bertindak sesuai aturan. Namun pemilik, kata dia, juga menyatakan sudah mulai mempersiapkan syarat pengajuan kemarin. “Jadi, jika belum ada progres dari mereka, kami tetap bertindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Mengenai surat teguran II yang dilayangkan, jelas Suryanegara, juga memberikan kesempatan satu minggu kepada pemilik untuk mengurus perizinan. “Waktunya tujuh hari kerja, seperti surat teguran pertama,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Sky Garden yang beralamat di Jalan Legian No. 61 Kuta dinyatakan melanggar perizinan. Di antaranya, izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) atau yang dikenal dengan izin operasional telah kedaluwarsa karena masa berlakunya sudah habis sejak 16 Januari 2019. Sky Garden juga memasang videotron sebagai penunjuk usaha, yang ternyata juga tak berizin.

Atas hal ini, Satpol PP Badung melayangkan teguran tertulis bernomor 640/774/Gakda dan Perkada/Sat. Pol PP tertanggal 15 Maret 2019. Surat ini ditujukan kepada Direktur PT Esc Urban Food selaku manajemen yang mengelola Sky Garden. Isinya, Sky Garden harus menonaktifkan semua videotron reklame sebagai penunjuk usaha, karena melanggar Perbup Badung No. 80  tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Izin Reklame di Kabupaten Badung. Selanjutnya, menghentikan segala kegiatan/aktivitas yang berhubungan  dengan pelaksanaan operasional kegiatan Sky Garden, karena melanggar Perda  No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, yakni pasal 39 ayat (2) huruf a, tentang sanksi  administrasi berupa teguran tertulis.

Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara mengatakan bila dalam tujuh hari kerja sejak sejak teguran pertama pihak manajemen Sky Garden tidak menunjukan iktikad baik mengurus perizinan, maka akan dilanjutkan dengan teguran kedua, dan tahapan selanjutnya. Bila tetap membandel, sanksi tegas akan dijatuhkan berupa penghentian total seluruh kegiatan operasional.

Sementara, pihak manajemen lama dan baru juga berseteru, bahkan sampai melapor ke pihak kepolisian. Namun, pihak Satpol PP Badung tetap fokus pada masalah perizinan dan tak bersedia turut campur kepada masalah intern tersebut. *sar/editor rahadi