PELANTIKAN - Pelantikan pengurus DPK Perbarindo Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Tabanan.

Denpasar (Bisnis Bali) – Dalam operasional bank perkreditan rakyat (BPR) diwajibkan untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). DPK Perbarindo diminta bisa mensinergikan BPR dengan OJK guna memastikan penerapan POJK.

Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK Bali Nusra, Nyoman Hermanto Darmawan, di sela-sela acara pelantikan Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Perbarindo Denpasar, Gianyar, Buleleng dan Tabanan, Selasa (26/3) mengatakan, BPR dihadapkan dengan masalah peningkatan angka kredit bermasalah (NPL). Pada 2019 ini angka NPL BPR di Bali sudah menyentuh angka 8,65 persen.

Ia menjelaskan, sinergi antar-BPR dan OJK harus ditingkatkan. Untuk menghadapi tantangan ke depan, OJK mewajibkan BPR untuk melaksanakan POJK terkait persyaratan modal inti dan penerapan manajemen risiko.

Ketua Dewan Pimpinan Komisariat Perbarindo Kota Denpasar, I Made Sumardhana mengatakan, peran DPK Perbarindo untuk memotivasi BPR untuk bisa berkembang. Untuk bisa tumbuh, tentu BPR wajib mentaati POJK.

Ia menegaskan, BPR akan tetap menggarap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). BPR memiliki kewajiban untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, melalui dharma shanti Nyepi Caka 1941 bisa merefleksikan upaya BPR membantu masyarakat dan mendorong pertumbuhan UMKM. Ia mengajak DPK Perbarindo yang dilantik guna mengarahkan BPR di Bali selalu menaati POJK. “Dengan menaati POJK BPR bisa tumbuh secara sehat dan diberikan kemudahan dalam pengembangan usaha,” katanya. *kup/editor rahadi