NASABAH - BPR sedang melayani nasabah.

Denpasar (Bisnis Bali) – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang kembali memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6 persen. BPR akan tetap mengikuti bunga acuan pemerintah.

Pengawas DPD Perbarindo Bali, Cok Gede Mahadewa, Senin (25/3) mengatakan, pemerintah melalui BI sudah menetapkan kebijakan yang mempertahankan suku bunga acuan 6 persen, suku bunga deposit facility 5,25 persen, dan suku bunga lending facility 6,75 persen. BPR tidak tentu wajib mengikuti bunga acuan pemerintah untuk menentukan suku bunga kredit atau suku bunga dana pihak ketiga (DPK).

Direktur Utama BPR Padma ini menjelaskan, upaya pemerintah mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6 persen diharapkan mampu menggairahkan ekonomi Bali khususnya. Sektor usaha diharapkan makin bergairah. Debitur BPR diharapkan tidak terlalu dibebani suku bunga tinggi.

Dipaparkannya, BPR akan tetap pada bunga acuan yang ditetapkan pemerintah. Di samping itu, BPR wajib melakukan efisiensi usaha untuk mendapatkan laba yang optimal.

Lebih lanjut dikatakannya, menyikapi kebijakan pemerintah bank perkreditan rakyat (BPR) tetap meyakinkan masyarakat dan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan jasa perbankan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan  mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6 persen tentu akan mendapatkan perhatian dari sektor perbankan. BPR tentunya juga tidak serta merta untuk memurunkan danmenaikkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK)

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tetap berinvestasi dalam rupiah dengan penempatan dana di bank dalam bentuk rupiah.

Ia menegaskan, suku bunga bukan menjadi patokan yang utama bagi masyarakat. BPR memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bank sebagai  lembaga intermediasi yang aman dan dijamin pemerintah.

Cok Mahadewa menambahkan, kondisi saat ini BPR masih berupaya untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat. Mereka diharapkan  lebih percaya pada lembaga perbankan khususnya BPR dalam penempatan dananya. *kup/editor rahadi