Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan (tengah) menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh Ridwan Djamaluddin (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur) dan Mr. Ning Jizhe (Komisi Pembangunan dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok).

Mangupura (Bisnis Bali) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat pertama Komite Pengarah Bersama untuk Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Nusa Dua, Kamis (21/3) lalu.

Dalam rapat ini didiskusikan terkait rencana eksekusi proyek yang sudah disetujui oleh kedua negara dan proses persiapan proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengawasan dan evaluasi. “Dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia ini, kami yakin bahwa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan adalah dua hal mendasar yang harus kami lakukan. Dengan begitu, kami sangat mendorong investasi yang bersifat pembangunan industri dalam skala besar, mengingat kami harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta generasi muda Indonesia,” kata Menko Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan, pada dasarnya, Pemerintah Indonesia terus berunding terkait teknis dalam menjalin hubungan kerja sama yang disepakati nantinya. “Kita tidak mau diatur semua. Jadi mereka harus bersedia untuk memenuhi empat ketentuan yang telah kita buat. Pertama tadi, add value, kedua masalah teknologi yang harus ramah lingkungan, ketiga transfer teknologi dan yang keempat harus menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja dari Indonesia,” tegasnya.

Salah satu contoh yang baik dan sudah terbukti adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi. Kegiatan industri ini telah menyediakan lapangan pekerjaan hingga mendekati 40.000 orang, dan akan menjadi 100.000 orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di samping itu, industri ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun secara nasional. “Pengalaman IMIP di Morowali adalah sebuah contoh yang ingin kami replikasi di berbagai tempat di Indonesia. Entitas bisnis bekerja sama dengan entitas bisnis (B to B) dan pemerintah memfasilitasi serta mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan,” imbuh Menko Luhut.

Berdasarkan konsep inilah proposal kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat disampaikan, dengan harapan akan menjadi model yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak menjadi beban bagi kedua pemerintah.

Menko Luhut mengaku senang menerima laporan bahwa entitas bisnis Tiongkok, antara lain Ningbo Port dan Power China, dengan didampingi oleh NDRC dan MOFCOM Provinsi Zhejiang telah berkunjung ke Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, serta telah bertemu dengan Pelindo I dan beberapa pelaku bisnis yang lain. Kunjungan ini merupakan model pendekatan B to B with Government Facilitation yang dapat menjadi contoh untuk dilaksanakan pada berbagai proyek.

Menko Luhut telah mendengar bahwa pihak Tiongkok sudah menyiapkan rancangan framework agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, untuk tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati, seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua. Kemudian, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan, dan Kura-kura Island di Bali.

“Harapan kami, pihak Tiongkok dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya, dan di lokasi-lokasi lain yang sudah kami siapkan, termasuk rencana proyek di luar 4 koridor yang sudah dirintis oleh para pelaku bisnis dari kedua pihak, termasuk kerjasama dalam bidang Palm Replanting for Poverty Reduction dengan melibatkan China Development Bank (CDB),” lanjut Menko Luhut.

Topik ini juga dimasukkan dalam kerangka kerja sama besar Indonesia-Tiongkok untuk memudahkan koordinasi, sekaligus membuktikan bahwa kerja sama ini bermanfaat bagi petani kecil Indonesia.

Selain keempat koridor pengembangan ekonomi komprehensif yang telah disepakati tadi, ada pula proyek-proyek kerja sama lain Indonesia-Tiongkok, seperti pembangkit listrik ukuran menengah di beberapa lokasi di Jawa, Minemouth di Kalimantan Tengah, Zona Ekonomi Khusus Indonesia-Tiongkok di Jonggol, Jawa Barat, Kawasan Industri Terintergrasi di Ketapang, penanaman kembali kelapa sawit guna mengurangi kemiskinan, dan Kawasan Industrial Terintegrasi Meikarta Indonesia-Tiongkok.

Menko Luhut berharap agar kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam rapat pertama Komite Pengarah Bersama ini dapat difinalisasi menjadi kerjasama yang kokoh yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, kesepakatan kerja sama ini yang merupakan target capaian ini perlu diupayakan agar perhatian publik selama dua tahun ini dapat dijawab secara positif.

Proyek yang sedang dikerjakan ini sangat jelas dan tidak semua murni kepada Tiongkok. Menko Luhut menyampaikan Tiongkok selain menawarkan replanting program untuk palm oil, namun ada juga kerja sama antar Tsinghua University dengan ITB dan juga dengan Kura-kura Island.

Dalam kesempatan yang baik ini, Menko Luhut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. “Tadi, mereka ini semua pada setuju, baik itu kerja sama mengenai human capital. Mereka sangat setuju dan teknologi mereka memang sudah cukup bagus,” tutup Luhut. (dar)