PENGEMBANG mesti memperhatikan ketentuan perimbangan pembangunan rumah, agar mampu memberikan subsidi bagi masyarakat menengah bawah. Hal itu disampaikan pengamat properti, Bagio Utomo, baru – baru ini.

Menurutnya, perimbangan ini sudah ada aturan mainnya, cuma aplikasinya belum banyak yang buat. Perimbangan ini agar terjadi ppemerataan terutama bagi masyarakat kecil di kawasan tertentu. Proyek – proyek yang mengambil lahan sangat luas tepat melakukan perimbangan ini, agar masyarakat kecil tak makin terpinggirkan.

Perimbangan untuk keadilan sosial, dimana pengembang tak hanya berorientasi profit sebesarnya dengan memasarkan rumah elite, tapi juga ada pembagian untuk rumah menengah bawah.

Data, HousingEstate, kita sudah lama memiliki UU Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) No 1/2011. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban pengembangan konsep 1-2-3 atau hunian berimbang. Aturan ini mewajibkan pengembang membangun dengan komposisi setiap pembangunan satu rumah mewah diikuti dengan dua rumah menengah dan tiga hunian bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di satu hamparan.

Setelah delapan tahun UU itu diketok, hingga saat ini aturan turunannya belum juga tersedia sehingga pengembang tidak juga menjalankan kewajiban itu dengan berbagai alasan. Yang paling mengemuka adalah mahalnya harga tanah untuk mengembangkan konsep tersebut di wilayah perkotaan. (gun)