PERBAIKAN - Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi, didampingi sejumlah anggota dan Sekwan Wayan Ardika,  Kadis PUPR Ketut Sedana Merta,  menerima tokoh masyarakat Banjar Kesimpar dan Pejeng yang minta akses jalan penghubung kedua banjar di Kecamatan Rendang itu diperbaiki.

Amlapura (Bisnis Bali) – Prajuru dan tokoh dua banjar yakni Banjar Pejeng, Desa Menanga dan Kesimpar Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem, Selasa (19/3) datang ke DPRD Karangasem menyampaikan aspirasinya. Tokoh masyarakat itu meminta akses jalan penghubung kedua banjar itu, yang merupakan satu-satunya jalan infrastruktur memperlancar perekonomian warga itu diperbaiki. Sebab, jalan itu aspalnya sudah hancur dan terakhir diperbaiki tahun 2000 silam.

Di DPRD Karangasem tokoh masyarakat yang dikoordinasi Wayan Ariawan asal Kesimpar itu, diterima Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi dan sejumlah anggota seperti Ni Made Sriani dan I Wayan Sunarta. Ketua DPRD didampingi juga Sekretaris Dewan Wayan Ardika. Sementara hadir dari kalangan eksekutif yakni Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta.

Ariawan di depan Dewan mengatakan, akses jalan sepanjang sekitar 4 km itu sudah rusak parah pada 2004. Kerusakan jalan itu menyebabkan akses jalan bagi warga dalam rangka membawa hasil bumi ke pasar dan warga terhambat menuju fasilitas umum seperti warga jual-beli ke pasar Menanga, ke Puskesmas atau anak ke sekolah menjadi lambat, karena harus melalui jalan yang rusak.

Wayan Ariawan mengatakan, jalan yang sudah rusak itu, seingat warga terakhir diperbaiki pada tahun 2000. Perbaikan jalan saat itu, atas perjuangan prajuru banjar, tujuannya agar ada infrastruktur jalan yang  baik, menjadi modal awal warga memperlancar akses  perekonomian. Di kedua banjar itu, warga paling banyak sebagai petani. Hasil pertanian selain hewan ternak sapi, ternak ayam dan babi, juga sayur-mayur atau hortikultura, palawija, ubi kayu dan ubi jalar  dan buah-buahan.

Saat pengerjaan perbaikan jalan 19 tahun lalu itu, tambah Ariawan, warga sempat megnajukan protes. Masalahnya, volume atau panjang jalan yang hendak diaspal sempat hendak dikurangi dengan alasan anggaran terbatas. “Sebelum diaspal tahun 2000, badan jalan hanya digeladag batu. Setelah diaspal, tahun 2004 sudah tampak mulai rusak berlubang dan sampai kini belum pernah ada perbaikan lagi. Kami sebagai warga berharap jalan itu lebih cepat diperbaiki,’’ tegas Ariawan.

Sejak jalan itu aspalnya hancur terkelupas, masyarakat di kedua banjar dinas itu mempertanyakan, kenapa tak ada perhatian dari Pemkab Karangasem untuk memperbaiki jalan itu. Para prajuru banjar terus didesak warga agar aspirasi mereka tentang perbaikan jalan itu disampaikan ke pemkab. Sementara untuk mengurangi kerusakan jalan, kata Ariawan, warga secara swadaya bergotong-rotong menguruk jalan berlubang. Gotong-royong itu dilakukan agar akses jalan masyarakat, terutama akses untuk memperlancar perekonomian dan pendidikan. “Kami juga hampir dua minggu menyewa alat berat untuk menguruk jalan berlubang agar askes jalan lancar. Infrastruktur jalan itu satu-satunya yang kami miliki penghubung dua wilayah banjar dinas, yakni Pejeng ke desa atau banjar lainnya dan tak ada jalan alternatif lainnya,” papar Ariawan.

Aspirasi serupa disampakan tokoh masyarakat Pejeng, Desa Menanga. Prajuru Banjar Pejeng, Gusti Lanang Rai mengatakan, jalan itu merupakan jalan satu-satunya dan sebenarnya permintaan warganya tak banyak. Hanya meminta segera dilakukan perbaikan atau hotmi, dan jika memungkinkan April ini jalan itu sudah dilakukan perbaikan. “Dulu sempat dilakukan perbaikan, tetapi baru gotnya saja dan campuran betonnya tak sesuai atau meragukan kekuatannya. Kondisi got atau drainase yang kurang baik, di mana jalan lebih rendah dari got, menyebabkan aspal jalan lebih cepat rusak,” kata Lanang Rai.

Terkait aspirasi warga itu, Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi, S.E. mengatakan, dulu DPRD Karangasem sudah pernah menyetujui untuk dilakukan perbaikan bagi jalur jalan itu. Namun, karena adanya peningkatan status bencana alam Gunung Agung naik menjadi awas atau level IV, itulah yang menyebabkan perbaikan jalan itu  tidak bisa dilaksanakan. Sumardi asal desa penghasil salak, Sibetan itu mengatakan, Dinas PUPR kembali mengajukan anggaran di tahun 2019 ini, untuk perbaikan jalan itu. Usulan itu disambut baik dan disetujui kembali oleh Dewan. Dewan juga mendorong perbaikan jalan yang sudah sangat lama didambakan warga itu lebih lebih cepat, sebelum kerusakan jalan lebih parah lagi dan jangan sampai tidak bisa lagi dilewati kendaraan. “Keputusan perbaikan jalan itu sudah final dengan memakai dana alokasi khusus (DAK). Tetapi tentunya perbaikan jalan itu harus sesuai prosedur dan proses. Kami di Dewan tak bisa menjamin kalau April ini bisa dilakukan perbaikan. Kalau kami di lembaga Dewan, sudah final menyetujui dan mendorong percepatan perbaikan jalan itu,” tegas Sumardi.

Di lain pihak, Kadis PUPR Pemkab Karangasem Ketut Sedana Merta mengatakan,  perbaikan jalan jurusan itu tahun ini, sudah sesuai rencana.  Dia mengatakan, kalau perbaikan jalan itu perlu proses yang panjang. Penyebabnya, banjar dinas itu wilayahnya termasuk rawan bencana Gunung Agung, karena radius atau jaraknya termasuk dekat dengan kawah puncak Gunung Agung. “Persetujuan anggarannya melalui pembicaraan atau lobi, dan kegiatan itu muncul usulannya pada 2017. Penyebabnya, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemkab sehingga pengajuannya ke pusat melalui DAK. “Kalau tak ada hambatan dana, semestinya perbaikan akses jalan penghubung dua wilayah banjar itu sudah selesai,” ujar Sedana Merta.

Ia menambahkan, soal badan jalan dibuat lebih rendah dari got, karena pembangunan jalannya berlapis. Jalan itu pengerasannya di aspal lapen terlebih dahulu. Kemudian barulah dilapis dengan hotmik. Semestinya, tambah Sedana Merta, jalan itu diperbaiki tahun 2018,  akan tetapi karena tak ada APBD perubahan, sehingga tak bisa dijalankan perbaikannya di perubahan. Saat ini proyek perbaikan jalan termasuk perbaikan jalan di Kesimpar-Pejeng itu sudah memasuk proses tender dan diharapkan ada penawaran dari rekanan. “Anggarannya sudah kami siapkan Rp2,4 miliar. Jika ada penawaran yang mau mengerjakan, saya kira Mei depan sudah bisa dilaksanakan. Uangnya sudah siap di kas daerah,” katanya. (adv)