Mangupura (Bisnis Bali) – Menghadapi kebangkitan era digital yang ditandai dengan makin berkembangnya teknologi informasi diperlukan sistem yang tepat sehingga bisa menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang terjadi.

“Menghadapi perubahan terutama disebabkan peningkatan teknologi diperlukan tiga hal yaitu sistem yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien,” kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Kamis (14/3).

Jusuf Kalla mengatakan perubahan sistem yang ada perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. “Semua harus dikerjakan lebih cepat dan efisien lagi,” ujarnya.

Ia pun berharap melalui pertemuan ini perubahan-perubahan masa depan akan terjadi karena jika tidak berubah maka perubahan akan menggeser terhadap persaingan satu dengan lainnya. JK pun menegaskan apabila daerah masih menerapkan sistem lama, lambat dan berbiaya mahal maka bisnis akan meninggalkan daerah tersebut.

“Suatu negara masih menerapkan birokrasi yang lambat dan korup maka investasi akan keluar dari negara,” paparnya

Ia pun mengakui era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. “Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi,” jelasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengatakan paradigma masyarakat makin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.

Ia pun berharap melalui Simposium Internasional Reformasi Birokrasi dan Workshop tingkat regional 2019 ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ini tidak dapat dilakukan di sini tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14-15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara, narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah. *dik