Denpasar (Bisnis Bali) – Bank Indonesia (BI) mencatat dari berbagai prompt indikator yang ada, kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2019 diprakirakan tetap tumbuh kuat, meskpun cenderung melambat, dengan kisaran 6,10 persen hingga 6,50 persen (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana mengatakan, beberapa faktor penyebab perlambatan yaitu pertama telah berakhirnya periode pariwisata Bali. Kedua prakiraan melambatnya kinerja ekonomi mitra dagang utama dunia, terutama Amerika Serikat dan Australia. Ketiga telah selesainya pengerjaan sebagian besar proyek konstruksi yang terkait dengan IMF-WB AM 2018.
“Dari sisi permintaan, prakiraan melambatnya kinerja ekonomi Bali terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri dan investasi,” katanya.
Sementara itu, dari sisi penawaran perlambatan diprakirakan disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha utama ekonomi Bali yaitu lapangan usaha akomodasi makan dan minum, pertanian, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.
Cik biasa ia disapa menyampaikan ekonomi Bali pada 2018 mengalami akselerasi kinerja dengan tumbuh sebesar 6,35 persen (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,57 persen (yoy). Capaian kinerja ekonomi Bali tersebut, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,17 persen (yoy).
“Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu untuk sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya kinerja empat lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha pertanian; konstruksi; industri pengolahan, transportasi dan pergudangan.
Sedangkan dari sisi keuangan pemerintah sesuai Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR), bank sentral mencatat realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada 2018 tercatat Rp35,99 triliun atau meningkat 5,24 persen (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pada 2017 mencapai 12,43 persen (yoy) atau tercatat Rp34,20 triliun. Melambatnya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tersebut, disebabkan oleh melambatnya semua pertumbuhan komponen realisasi belanja yaitu APBN dan APBD 9 kabupaten/kota, bahkan APBD provinsi mengalami penurunan realisasi belanja.
BI juga mencatat adanya kebijakan rasionalisasi (penghematan) anggaran belanja pada tingkat provinsi pada 2018 untuk membiayai peningkatan defisit 2019 dan tidak terealisasinya target PAD pada beberapa daerah, akibat melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman, menjadi beberapa faktor yang menahan laju pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tersebut.
Kondisi tersebut menyebabkan persentase realisasi belanja pemerintah pada 2018 hanya mencapai 87,15 persen, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi belanja 2017 yang mencapai 90,94 persen.
Pada sisi yang lain, realisasi pendapatan pemerintah (APBD Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada 2018 tercatat Rp24,29 triliun atau tumbuh 2,53 persen (yoy), tumbuh melambat dibanding 2017 mencapai 10,95 persen (yoy) atau Rp23,69 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan terutama pada level kabupaten/kota, akibat rendahnya pencapaian realisasi PAD. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi pendapatan pemerintah pada 2018 hanya mencapai 90,03 persen, lebih rendah dibanding 2017 yang mencapai 97,31 persen.*dik