OGOH-OGOH - Salah satu ogoh-ogoh hasil kreativitas sekaa teruna di Kota Denpasar.

Denpasar (Bisnis Bali) – Tahun 2019 tentu sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun ini disebut pula tahun politik. Pada tahun ini akan ada dua perhelatan demokrasi, yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Banyak pihak merasa khawatir terhadap kondisi bangsa pada tahun politik ini. Bahkan kekhawatiran tersebut merembet ke ranah budaya dan tradisi. Mengingat pada bulan Maret ini, umat Hindu akan merayakan Hari Nyepi yang didahului pengrupukan yang identik dengan pengarakan ogoh-ogoh.

Menyikapi hal ini Majelis Madya Desa Pakraman (MUDP) dengan Sabha Upadesa di Kota Denpasar telah mengeluarkan keputusan bersama, yakni pembatasan tema ogoh-ogoh agar tidak bermuatan politik. Keputusan itu diharapkan dapat menekan terjadinya gesekan di masyarakat.

Namun, terlepas dari itu, menurut praktisi agama Hindu Unhi Denpasar, I Kadek Satria bahwa ogoh-ogoh memang seharusnya dibuat berdasarkan konsep dan tatanan filsafat Hindu. “Ogoh-ogoh mesti dikembalikan ke jati dirinya sebagai sarana upakara untuk proses somia bhuta kala. Ogoh-ogoh merupakan representasi dari kekuatan bhuta, dengan wujud menyeramkan dan besar. Kalau ada pembatasan tema ogoh-ogoh agar tidak berbau politik, saya rasa keputusan itu tepat,” ujar Satria.

Menurutnya, ogoh-ogoh yang dibuat di luar ketentuan/filosofi, seperti tokoh terkenal, tokoh politik, artis, kartun, dan sebagainya, adalah bentuk pelecehan atau menyimpang. Selain itu, ogoh-ogoh yang dibuat dengan tujuan sebagai alat kritik kepada pemerintah maupun calon legislatif dapat merusak keyakinan terhadap nilai agama. “Bila agama dikaitkan ke arah politik, maka unsur kesadaran dan keyakinan terhadap agama akan hilang dan tidak lagi mendamaikan. Mari jalankan agama dengan baik, jangan dikaitkan dengan politik atau sebaliknya,” harapnya.

Ditambahkan, pihaknya kurang sependapat jika tradisi ogoh-ogoh ini dikekang atau dilarang hanya lantaran akan ada hajatan politik. Baginya, tradisi budaya harus tetap jalan asalkan terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada sekaa teruna atau banjar agar momen tradisi dan politik tidak dicampuradukkan. (dar)