BEBAN - Selain menambah beban pemasaran produk ekspor ke luar negeri, kenaikan tarif kargo dapat memicu kenaikan inflasi. 

Perusahaan logistik mengeluhkan kenaikan tarif surat muatan udara (SMU) atau tarif kargo yang dilakukan oleh para maskapai. Sejauhmana kenaikan tarif kargo ini berdampak pada sektor usaha?


PERUSAHAAN logistik yang menjadi agen-agen kargo yang merasakan kenaikan tarif kargo. Perusahaan paling sangat dirugikan dengan situasi kenaikan tarif kargo ini. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali, Gusti Nyoman Rai mengatakan, pada umumnya airlines mengevaluasi harganya secara berkala kisaran 2 kali dalam setahun. Saat ini perubahan harga yang dilakukan airline terlalu cepat.

Kenaikan tarif kargo juga dengan persentase yang signifikan. Airline menaikkan tarif SMU sampai 2 kali dalam sebulan. “Ini memposisikan agen pada situasi yang sangat sulit dan dilematis,” ucapnya.

Agen yang sebagian besar anggota ALFI ini tidak bisa serta merta menyesuaikan harga jual. Ini dikarenakan agen kargo juga terikat kontrak dengan pelanggan. Rata-rata pelanggan komplin dengan kenaikan tarif kargo. Perusahaan logistik tentu  dengan terpaksa menyesuaikan harga jual dengan kenaikan harga dari airlines. Gusti Nyoman Rai melihat pelanggan pun tidak serta merta dapat menerima kenaikan harga baru. “Karena masalah ini adalah kebijakan pusat dari airline, DPP ALFI menindaklanjuti situasi ini melalui DPP ALFI,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Logistik dan Forwarding, AA Bayu Joni  mengatakan, pemerintah harus hadir sebagai penengah menyikapi kenaikan tarif kargo tersebut. Perusahaan logistik biasanya membuat kontrak tahunan terutama dengan perusahaan e-commerce. Jika kenaikan tarif kargo secara tiba-tiba, mereka tidak bisa secara tiba-tiba menaikkan ongkos kepada perusahaan e-commerce lantaran terikat kontrak.

Ia menjelaskan, pemerintah harus hadir sebagai penengah saat terjadinya kenaikan tarif kargo. Ini akan berpengaruh terhadap daya saing produk ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan logistik tentu meminta pemerintah bisa ikut menyikapi dampak kenaikan tarif kargo. Persaingan global sangat ketat sehingga kenaikan tarif kargo diharapkan tidak sampai menghambat dan menambah beban pemasaran produk ekspor ke luar negeri.

Ketua Dewan Penasihat Hipmi Badung memandang pemerintah tentu sudah melihat permasalahan kenaikan tarif kargo secara serius. Ini juga bagian dari kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan RI dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). ALFI terus menyuarakan kendala-kendala baik angkutan darat, laut maupun udara.

Pemerintah sudah merencanakan penghapusan PPN avtur sehingga menekan biaya pengiriman yang komponen biaya menyumbang cukup tinggi. Dalam pengiriman barang perusahaan logistik kurang tepat dibebankan sewa pesawat dan parkir pesawat. Pengusaha angkutan udara juga dituntut harus pandai-pandai menekan cost sehingga tidak hanya mengandalkan peran pemerintah.

Selain berdampak kepada industri, kenaikan tarif kargo juga akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika tarif kargo naik berimbas kenaikan biaya atau tarif  logistik selanjutnya berpotensi mendorong inflasi. Owner Bayus Kargo ini menilai, dampak inflasi akan berimbas kepada kegiatan ekonomi dan  bisnis. Kondisi ini bisa jadi pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali.

Kenaikan biaya logistik tentu bisa menyumbang inflasi. Pemerintah yang terus menjaga laju inflasi tentu harus memikirkan bersama dengan swasta. Peran pemerintah sebagai mediator akan membuat semua bisa berjalan bersama. Ini termasuk keselamatan moda transportasi udara juga terjamin.

Kenaikan tarif kargo kalau tidak segera diselesaikan target kunjungan wisatawan juga akan berdampak. Dengan mahalnya tiket pesawat orang akan mengurangi bepergian sehingga bisnis pariwisata bisa mengalami penurunan. Ini tentu target kunjungan wisatawan ke Indonesia terbaru termasuk ke Bali juga bisa tidak tercapai.

Ia meyakinkan dampak inflasi akan sangat dirasakan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Bali. “Ini jelas merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan,” katanya. AA Bayu Joni menambahkan, UMKM tentu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Kenaikan inflasi bisa memukul pertumbuhan UMKM dengan makin mahalnya biaya logistik hingga mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. “Jangan sampai kenaikan harga logistik menjadi pihak yang paling disalahkan akibat kenaikan inflasi,” ucapnya. (kup)