Ini Langkah Badung Percepat Entaskan Kemiskinan


Di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Wakil Bupati Drs. Ketut Suiasa, S.H., Kabupaten Badung tak mau main-main dalam mengentas kemiskinan sehingga semua krama Badung bisa sejahtera. Walau secara persentase sangat kecil, percepatan pengentasan kemiskinan pun dilakukan.


SAAT bertemu kalangan media, Selasa (26/2), Wabup Badung Drs. Ketut Suiasa, S.H. memaparkan upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung. “Dalam sisa kepemimpinan kami (masih sekitar dua tahun untuk kepemimpinan periode pertama-red), kami berupaya melakukan percepatan pembangunan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan,” tegas pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk  pengentasan kemiskinan. Pada saat itu, dia sangat menyayangkan data kemiskinan masih simpang siur antara data pusat, Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari Pemkab Badung,” tegasnya.

Berdasarkan data dari pusat yakni kementerian, katanya, angka kemiskinan di Badung saat ini menembus angka 21.000 lebih. Dari BPS, angka kemiskinan di Badung sekitar 12.000. “Sementara data dari Pemkab Badung sendiri, angka kemiskinan hanya sekitar 6.000 atau satu persen dari jumlah penduduk Badung,” tegasnya.

Menurutnya, ketiga sumber data kemiskinan ini sangat tidak nyambung. Setelah ditelusuri, data kemiskinan dari BPS berdasarkan ekonomi global atau makro sehingga ditemukan angka 12.000. Setelah dibedah ternyata, ada warga bertempat tinggal di Badung sekitar 6 bulan tetapi belum menjadi warga Badung tetap masuk dalam hitungan kemiskinan BPS. “Orang yang tidak warga Badung tetap dimasukkan kategori miskin. Ini tentu sangat merugikan Badung. Bukan warga Badung tetap menjadi beban Badung ,” katanya.

Karena itu, pihaknya tetap menggunakan data Badung yakni angka kemiskinan hanya 6.000 orang. Kenapa? Data ini relatif lebih valid karena berdasarkan by name by addres. “Karena itu, kami pikir inilah data yang mendekati valid,” katanya.

Setelah memperoleh data  kemiskinan, pihaknya mulai merancang langkah-langkah percepatan untuk pengentasan kemiskinan. “Kami sudah membentuk tim kecil untuk segera menuntaskan angka kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata jargon,” tegasnya.

Pada acara yang juga dihadiri Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta dan Kasubag Komunikasi dan Pelayanan Pers IB Wisnawa Manuaba itu, Wabup Suiasa menyatakan, warga yang masuk kategori miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pangan dan papan. Selanjutnya, warga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.

Saat ini dengan pola pembangunan nasional semesta berencana (PPNSB) dengan lima prioritas pembangunan, masalah pangan sebenarnya tak ada persoalan karena warga miskin sudah memperoleh rastra dari pemerintah pusat. “Selain itu, Badung pun akan mengalokasikan di APBD sehingga kebutuhan beras bagi warga miskin akan tertanggulangi,” katanya.

Selanjutnya papan atau rumah, ujar Suiasa, jelas tertanggulangi lewat program bedah rumah yang telah dijalankan Pemkab Badung. Dengan dana Rp 50 juta, rumah yang dibangun terdiri atas dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu kamar keluarga. “Rumah yang dibangun sangat layak untuk tempat tinggal keluarga,” ungkapnya.

Untuk pendapatan, katanya, saat ini para orang tua yang berumur di atas 72 tahun sudah memperoleh tunjangan Rp 1 juta. Jika ada salah satu anggota keluarga memperoleh Rp 600.000, sudah pasti tidak akan masuk kategori miskin lagi. “Dana ini murni untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, karena pendidikan, kesehatan sudah ditanggung penuh, bahkan penunggu pasien pun memperoleh tunjangan penunggu pasien Rp 200.000 per hari,” katanya.

Cukupkah sampai di sini? Ternyata belum dan masih ada upaya kongkret lain yang dilakukan. Pemkab Badung sangat menyadari walaupun sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kesehatan tercukupi, jika warga belum memiliki penghasilan, kemungkinan kembali miskin tetap terjadi.

Karena itu, Pemkab Badung merancang program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga miskin dengan dana Rp15 juta. “Dana ini bisa dimanfaatkan untuk usaha produktif termasuk untuk sektor peternakan dan pertanian,” katanya.

Agar tidak salah sasaran, kata Suiasa, warga miskin akan memperoleh pendampingan khususnya mengenai usaha dan pemanfaatan dana UEP ini. Misalnya jika akan beternak dan membeli bibit, dana bisa dicairkan sesuai dengan pembelian bibit ternak tersebut ditambah biaya pakan dalam kurun waktu tertentu. “Sisanya tetap mengendap dan bisa diambil ketika akan ada pengembangan usaha atau digunakan untuk usaha lainnya,” katanya.

Untuk pendampingan ini, katanya, pihaknya merancang akan menempatkan satu tenaga pendamping untuk satu desa atau akan menyerahkannya ke Bank BPD karena dana UEP akan dicairkan di BPD.

Dengan upaya ini, dana UEP akan tepat sasaran dan warga miskin pun akan memiliki usaha produktif yang mampu memberikan pendapatan. Dengan demikian, warga miskin akan terkikis dan angka kemiskinan bisa ditekan hingga nol persen.

Selain program di atas, Badung juga sudah memenuhi kebutuhan pribadi warga Badung yakni pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Badung pun memenuhi kebutuhan komunal masyarakat berupa peson-peson untuk aci atau piodalan di pura dadia, kahyangan tiga, dang kahyangan maupun sad kahyangan, termasuk untuk pembangunan wantilan, balai banjar dan sebagainya. Pemkab Badung telah menggelontor dana untuk kebutuhan komunal masyarakat seperti ini.

Lewat kebijakan ini, dipastikan warga Badung tak lagi terkena peson-peson dan dana yang dimiliki tetap dikelola di keluarga masing-masing. Karena itu, ekonomi keluarga akan membaik dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. (sar)