PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Badung menggelar acara monitoring Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)  dengan tema ”Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM bagi Perangkat Daerah” bertempat di Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dengan jumlah peserta 60 orang, Senin (25/2) lalu. Acara ini dibuka oleh Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung Gede Agus Kabinawa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali selaku narasumber Dra. Rita Rusmarti, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Dewa Ayu Anom Karismayani dan seluruh OPD se-Kabupaten Badung.

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung Gede Agus Kabinawa mengatakan, kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi perencanaan aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dilaksanakan tahun lalu. ”Ada dua kegiatan mulai dari pertama kegiatan rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Haksi HAM dalam bentuk laporan tri wulan tahun 2018, di samping itu terkait pengisian data-data terkait laporan Kabupaten Kota yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkap Agus Kabinawa.

Dikatakan evaluasi dalam kegiatan tersebut di tahun 2018 mendapatkan hasil yang lumayan bagus dari penilaian Pemerintah Pusat yang digabung antara Kabupaten Kota Peduli HAM dengan Keasihan yaitu rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. ”Untuk tahun 2018, kami di salah satu kabupaten yang peduli HAM, di tahun 2019 tentu kita perlu evaluasi kembali terhadap nilai yang belum memuaskan, sehingga penilaian nantinya akan memperoreh hasil nilai lebih baik di antara kabupaten kota se-Bali dan se-Indonesia,” harapannya.

Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali Dra. Rita Rusmarti mengatakan, untuk kegiatan ini agar lebih ditingkatkan untuk monitoring, sehingga KKPHAM perlu pengarahan khusus, melalui AKSI HAM bisa lebih detail terhadap aplikasinya masing-masing. ”Untuk itu peserta lebih detail untuk menangani suatu kegiatan melalui petugas yang akan menggantikan dan mengetahui mengenai monitoring,” ungkapnya.

Dengan harapan melalui kerja sama yang lebih baik antara pemkab dan OPD nya untuk meningkatkan hasil yang lebih baik untuk Aksi HAM maupun KKPHAM yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. ”Melalui koordinasi yang lebih baik antar-OPD,”  harapnya. (sar)