Mangupura (Bisnis Bali) – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung, di Ruang Pertemuan Dinas Sosial Badung, Senin (25/2). Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I IBA Yoga Segara, Asisten II Dewa Apramana, Asisten III Cok Raka Darmawan, Kepala Bappeda Made Wira Darmajaya, Kepala BPS, Bank BPD Bali, Angkasa Pura serta pimpinan OPD dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Kepala Bappeda Made Wira Darmajaya selaku Sekretaris Tim Pengentasan Kemiskinan Badung menyampaikan, rapat ini merupakan pertemuan perdana dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan agenda kerja tahun 2020, Bappeda Badung telah merencanakan tahapan-tahapan agenda kerja tahun 2020 dan setiap tahapan sudah terinput dalam sistem menajemen perencanaan yang terintegerasi dengan keuangan daerah. Program pengentasan kemiskinan ini hasil pada pembahasan yang akan menjadi data dasar, masing-masing perangkat daerah di dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan  tahun 2020. “Saat ini kami juga sedang berproses evaluasi terhadap RPJMD dalam rangka kita merumuskan menyusun rancangan awal. Pengentasan kemiskinan adalah salah satu indikator kinerja utama dalam RJPMD ini harus kita jabarkan dalam program kesehatan yang jelas dan terukur. Ini dua hal tahun 2019 yang harus kita selesaikan dan selaras dengan kondisi fakta yang ada,” katanya.

Per tahun 2018 data kemiskinan kita adalah 1,98% dilihat dari persentase data kemiskinan kita termasuk paling rendah di Provinsi Bali dan nomor dua paling rendah di Indonesia.

Sementara itu Wabup Suiasa selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan Badung menyampaikan rapat kali ini dalam rangka membuat formulasi yang sama berangkat dari data dan pola penanganan dan sinkronisasi bersinergi dengan pihak pihak terkait dalam penanganannya. “Saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita menemukan sebuah formula untuk mensinkronkan basis data yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang tertuang dalam database terpadu DPT dengan data dari Badan Pusat Statistik dan data riil yang kita miliki (by name by address). Inilah yang kita cari formulasinya,” ujar Wabup Suiasa. (sar)