Denpasar (Bisnis Bali) – Canggihnya jaman teknologi saat ini, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah mampu mempromosikan dan sekaligus memasarkan produk umggulannya langsung ke konsumen. Namun demikian, secara umum para pelaku UMKM masih kendala pemasaran, sehingga pemerintah sebagai pembina diharapkan terus memfasilitasi pasar bagi UMKM.

Pemerhati UMKM, Drs. I Dewa Ngurah Dharendra, M.Si., Senin (25/2)  menegaskan, dalam perkembangan jaman now dengan kecanggihan teknologi sudah mampu dimanfaatkan pelaku UMKM dengan baik. Namun demikian, bagi UMKM masih tetap berkeinginan untuk dapat pembinaan langsung dari pemerintah.

”Sebelum berkembang teknologi seperti sekarang ini para pelaku UMKM memasarkan produknya dengan membuka toko. Kemudian mencari relasi bisnis (buyer) baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang memiliki relasi buyer biasanya memproduksi dalam jumlah banyak. Berbeda dengan pemasaran menggunakan sistem online. Umumnya konsumennya langsung pemakai bukan pebisnis, sehingga dari segi jumlah masih sangat sedikit,” katanya, sambil menjelaskan nilai jual langsung lebih mahal dibandingkan nilai jual kepada buyer.

Pemerhati lainnya yang mantan Kabid Peindustrian Disperindag Provinsi Bali,  I Ketut Darta, S.H., juga menyebutkan hal sama. Pihaknya masih memandang para UMKM kita masih memerlukan pendampingan. Ke depan, lanjut Darta, jika sudah mampu naik kelas, dengan sendirinya akan mandiri.

”Nah yang perlu dorongan adalah UMKM, terutama yang mikro karena mereka adalah pelaju usaha pemula. Bagi yang pemula selain teknis produksinya didampingi agar menghasilkan produksi berkualitas, juga pemasarannya. Selama ini pelaku usaha di Bali hanya berkutat memproduksi saja. Sedangkan yang memasarkan orang lain. Dengan adanya sistem online memang sudah banyak produsen yang langsung memasarkan ke konsumen. Tapi belum maksimal, sehingga masih banyak yang hanya produksi saja,” jelas Darta sambil mencontohkan perajin tas atau sandal hanya produksi dan yang membantu memasarkan orang lain. Perajin inilah yang seharusnya diberikan pendampingan pemasaran oleh pemerintah. (sta)