Bangli (Bisnis Bali) – Tenaga honor dan kontrak yang ada di Kabupaten Bangli  diharapkan segera bisa dibuatkan regulasi untuk bisa diangkat menjadi PPPK. Hal tersebut disampaikan  Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra saat meninjau pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 tahun 2019 dari tenaga guru eks k-II dan penyuluh pertanian di Gedung Dibya Sabha SMKN 1 Bangli.

“Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) saya merasa bangga dengan dilakukan kebijakan pusat ini, karna inilah kesempatan saudara – saudara kami yang sudah lama mengabdi, yang memang dilihat kinerjanya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan teman – teman Aparatur Sipil Negara (ASN). apalagi ini langsung menyentuh kepentingan- kepentingan dalam rangka pemberdayaan petani di desa,”ujar Giri Putra.

Sebenarnya berdasarkan data yang diberikan dari Menpan kita mendapatkan 2 formasi sejumlah 43 orang. terdiri dari 6 orang guru dan 37 orang tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TB PP). Dari 6 orang guru itu, yang bisa memenuhi syarat pendidikan hanya 3 orang  dan  persyaratan pendidikan yang dimaksudkan sekarang untuk pengangkatan PPPK guru diwajibkan ijasah SI. Karena yang 3 orang ini belum memiliki ijasah S1 sehingga mereka tidak memenuhi syarat seleksi untuk diangkat menjadi PPPK. Jadi hanya 40 oranglah yang memenuhi syarat tersebut.

Menurut Sekda Giri, ini merupakan  kesempatan yang sangat baik dilakukan pemerintah, dan merupakan program strategis nasional dalam rangka memberikan dukungan kepada para pengabdi kita yang sudah lama sekali mengabdi. Ia pun mencontohkan, dengan segala usaha dan upaya pengabdian baik kondisi, lokasi, dan risiko  yang mereka laksanakan untuk kegiatan – kegiatan yang ada dipelosok – pelosok desa penuh tantangan mereka lalu.i Ini sungguh pengabdian yang mulia dan sekarang wajar mereka dikasi kesempatan untuk seleksi penerimaan PPPK ini, tapi ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya, kata Sekda, dan kebetulan ini juga sebagai arahan bapak bupati, manakala keputusan ini dilakukan oleh pemerintah pusat karena ini pembiayaannya ada di daerah besar harapan saya selaku Sekda supaya pegawai honor dan kontrak yang lainnya di daerah  kita ini  bisa lakukan seperti ini (diangkat menjadi PPPK) ujung – ujungnya pembiayaannya dilimpahkan ke daerah.

Ia berharap mudah – mudahan penyampaian ini didengar oleh pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Bangli  betu -l betul bisa memberikan dorongan kepada temen – teman kita yang sudah lama mengabdi dan kinerjanya sudah jelas  yang sangat produktif dan telah memberikan dukungan pada OPD masing sehingga bisa   diberlakukan sama dan mereka bisa hidup sejahtera di dalam pengabdiannya nanti sebagai PPPK .

Sambil menyapa langsung seluruh  peserta seleksi ia menjelaskan PPPK hampir sama dengan ASN. akan berpeluang di kelas jabatan , kelas jabatan akan dihitung dari beban kerja dan target beban kerja,  dan dari beban kerja itulah dinilai nafkah yang kita dapatkan. “Hari ini sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi PPPK, semoga semua peserta bisa lulus , betul – betul didasari atas niat pengabdian , loyalitas, dan dedikasinya kepada daerah untuk nantinya selalu memberikan dukungan penuh dalam program – program pembangunan daerah, baik itu dalam sisi bidang pertanian maupun dalam bidang pendidikan ,sehingga dapat berdaya guna untuk daerah. Satu hal yang saya tegaskan kembali,  mudah – mudahan tenaga honor , kontrak lainnya yang ada di Bangli ini juga segera bisa dibuatkan regulasi untuk bisa ikut seleksi seperti yang dilakukan hari ini dan diangkat menjadi PPPK.”pungkasnya. (ita)