Nasabah Diteror Tagihan, Ada Apa dengan Fintech?


Kebutuhan masyarakat terhadap dana terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan hidup. Meski ada bank yang bisa memberikan pinjaman, belum tentu bisa didapat dengan mudah karena berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Apa yang dilakukan?


MASYARAKAT akan memilih sumber-sumber pinjaman (kredit) yang sifatnya cepat dan instan. Salah satunya adalah pinjaman online atau financial technology (fintech). Pada kenyataannya fintech pun kerap menuai masalah, terutama bagi nasabahnya.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali mencatat dalam beberapa minggu terakhir telah menerima sebanyak sembilan pengaduan resmi terkait fintech. Namun, korban yang sempat menghubungi dan berkonsultasi mencapai ratusan orang. Mirisnya, fintech yang diadukan oleh nasabah tersebut justru ada yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur YLPK Bali I Putu Armaya, S.H. menyampaikan, di balik kemudahan dan angin segar yang diberikan fintech ternyata ada risiko besar mengintai para nasabah. Ketika nasabah lambat membayar pinjaman, penagih (kolektor) melakukan teror dan menyebar data pribadi ataupun foto privacy nasabah ke media sosial. “Ini sudah sangat keterlaluan, ada fintech sampai melakukan intimidasi,” kata Armaya.

Selain itu nasabah juga dijerat dengan bunga yang sangat tinggi padahal jumlah pinjaman tak lebih dari Rp2 juta. OJK memang hanya mengawasi fintech yang terdaftar, sedangkan fintech yang tidak terdaftar alias ilegal justru melakukan pelanggaran secara masif. “Kami tetap akan mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum berdasarkan pengaduan yang kami terima. Ke depan kami harap pemerintah melalui OJK membuat regulasi yang kuat sekaligus memberikan sanksi berat kepada fintech nakal, bukan hanya memblokir karena sudah banyak merugikan nasabah,” tegasnya.

Menyikapi situasi ini Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda menegaskan, bagi fintech yang ilegal bukan merupakan kewenangan OJK. Bila masyarakat merasa dirugikan oleh fintech ilegal dapat melapor ke Kepolisian untuk ditindakkanjuti karena sudah masuk delik aduan atau dapat juga menyampaikan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen. “Yang ilegal atau tidak terdaftar pada kami, bukan tanggung jawab kami. Tetapi kalau ada masalah dengan fintech yang berada dalam pengawasan kami, masyarakat dapat melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan OJK,” tegas Elyanus.

Elyanus mengimbau masyarakat apabila ingin memanfaatkan layanan jasa keuangan berupa pinjam-meminjam melalui fintech atau platform peer to peer lending maka bisa memilih perusahaan yang sudah terdaftar di OJK karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Selain itu juga telah ada perlindungan konsumen yang diawasi oleh OJK serta Asosiasi Fintech Indonasia. “List fintech yang sudah terdaftar dan berizin di OJK dapat di lihat pada website OJK,” paparnya.

Sementara CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, pihaknya sangat mendukung tindakan dari OJK untuk memberantas fintech ilegal di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh per Januari tahun ini, OJK mencatat ada 231 fintech ilegal tambahan. Sebelumnya pada akhir 2018 tercatat ada 404 fintech ilegal yang terdeteksi. Secara total, OJK telah berhasil mengidentifikasi 635 fintech ilegal di Indonesia. “Ini sebagai bentuk nyata dalam mengedepankan prinsip perlindungan terhadap konsumen/nasabah dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak terjebak terhadap pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal,” sebut Ivan.

Menurut Ivan, jika dicermati selama tiga tahun terakhir sejatinya industri fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bagus. Hal ini sangat didukung oleh regulator serta adanya beragam inovasi yang ditawarkan oleh para pemain atau founder fintech sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara. Industri berbasis peer to peer lending ini mampu meningkatkan produk domestik bruto Rp26 triliun. “Jadi industri fintech sangat bagus sehingga banyak orang punya akses perkreditan untuk kebutuhan konsumtif atau usaha produktif,” ungkapnya. Tahun ini dari 99 perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK ditargetkan mampu menggaet nasabah sebanyak 5 juta orang dengan penyaluran kredit Rp30 triliun. (dar)