Badung Buka Seleksi PPPK

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemerintah Kabupaten Badung membuka seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahup I tahun 2019. Seleksi yang dibuka melalui pengumuman No. 01/PANSELPPPK/BADUNG/2019, saat ini sudah masuk tahap seleksi administratif. Pihak panitia bahkan telah mengumumkan hasil seleksi administrasi, Rabu (20/2).

Berdasarkan pengumuman dari pihak panitia seleksi tercatat ada 51 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, sesuai jadwal berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi, pada Sabtu (23/2) besok sekitar pukul 10.00 wita. Pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilakukan di SMAN 1 Kuta Utara, Jalan I Made Bulet Nomor 19 Dalung, Kuta Utara.

Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Badung tahun 2019, Cokorda Raka Darmawan mengatakan, pembukaan seleksi pengadaan PPPK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai  Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/400/FP3K/M.SM.01011/2019 tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

“Iya, seleksi pengadaan PPPK kabupaten sudah sejak 15 Februari 2019. Tetapi seleksi ini khusus bagi tenaga honorer eks kategori II untuk jabatan guru, serta penyuluh pertanian yang berdasarkan SK Menteri Pertanian dan atau MoU antara Kementerian Pertanian dengan Pemkab Badung. Tapi info detailnya bisa ke BKPSDM,” terangnya.

Pada bagian lain, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Gede Wijaya menjelaskan, seleksi pengadaan PPPK sepenuhnya merujuk ketentuan pemerintah pusat. Di Badung, katanya, ada 20 orang penyuluh telah mendaftar ke paniti seleksi, dan 32 orang guru honorer eks kategori II. “Jadi, jumlah pendaftar awalnya 52 orang. Namun, setelah dilakukan verifikasi, satu orang guru honorer eks kategori II, adalah guru SMK, sehingga kewenangan ada di provinsi,” ujar Wijaya.

Sebab alasan itu, dengan demikian yang lulus seleksi administrasi hanya 21 orang. “Seluruh peserta nanti bakal mengikuti tahap seleksi kompetensi yang akan dilakukan di SMAN 1 Kuta Utara tanggal 23 Februari 2019,” terang birokrat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara itu.

Mengenai kuota yang dibutuhkan, menurut mantan Kabag Humas Setda Badung itu menunggu keputusan pusat. “Berapa orang yang dicari menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Informasinya, nanti akan menyusul,” tandas Wijaya. (sar)