DISKUSI - Suasana diskusi terkait pembangunan ekonomi Bali

Denpasar (Bisnis Bali) – Berbicara masalah perekonomian Bali tidak bisa dilepaskan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan masyarakat. Dengan demikian, dalam upaya membangun perekonomian Bali, penggarapan sektor pariwisata menjadi hal penting dan harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam perkembangan sektor pariwisata, berbagai permasalahan dihadapi Bali yang harus lebih serius ditangani. Seperti penjualan paket murah wisatawan Tiongkok, keberadaan KUPVA (kegiatan usaha penukaran valuta asing) ilegal dan permasalahan lainnya yang bisa merusak pariwisata Bali. Hal ini menjadi pembahasan pada acara diskusi publik terkait pembangunan ekonomi Bali yang digelar oleh Mandiri Jaya Organizer di Meeting Room The Vasini Hotel, Denpasar, Rabu (20/2) kemarin.

Menghadapi permasalahan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Wakil Gubernur Bali Dr. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. mengatakan, guna melindungi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali jajaran Pemprov Bali telah menutup toko-toko nakal di wilayah Benoa yang terafiliasi dengan travel agent dari Tiongkok yang sangat merugikan pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Bali. Pernyataan tersebut diungkap setelah ditemukannya toko-toko yang menjual produk asing yang disamarkan seolah produk lokal Bali dengan pembayaran menggunakan aplikasi We Chat sehingga tidak ada perputaran uang di Bali.

Lebih lanjut, tokoh pariwisata ini juga mengatakan, untuk meningkatkan perkembangan sektor pariwisata Bali, pembangunan pariwisata Bali Utara juga menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini.  Selain itu, peraturan daerah (perda) terkait zonasi daerah pariwisata juga akan dirancang agar pembangunan di Bali tidak saling menghancurkan atau saling tumpang-tindih antara satu daerah dengan daerah lainnya. “Ini berangkat dari one island one management. Bagaimana Pemerintah Provinsi ikut dalam menata pembangunan di Bali dengan kebijakan secara makro, walaupun eksekusinya ada di kabupaten masing-masing nantinya,” jelasnya.

Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber Dirut BPR Kanti I Made Arya Amitabha, S.E., serta dosen FEB Universitas Udayana Bali Dr. Ketut Rasmini, S.E., M.Si., Ak., CA,MM. Dalam upaya pembangunan ekonomi Bali, Arya Amitaba mengatakan, pembangunan di Bali dilakukan secara menyeluruh. “Tentunya dalam hal ini bagaimana juga dilakukan penguatan pengusaha lokal termasuk BPR sebagai bank lokal,” ujarnya. Dengan demikian dia juga mengharapkan bagaimana kiat-kiat masyarakat memanfaatkan usaha lokal dalam turut serta membangun Bali. (wid)