YLPK: Ini Pemicu Banyaknya Pengaduan Fintech di Bali

 

Mangupura (Bisnis Bali) – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali menyatakan makin banyak masyarakat di daerah ini yang mengadukan terkait masalah pinjaman online atau financial teknologi (Fintech). Keluhan konsumen yang mencuat mulai penagih pinjaman meneror dan sebar data pribadi ke media sosial hingga hingga bunga yang bisa berlipat ganda.

Direktur YLPK Bali I Putu Armaya, S.H., Selasa (19/2) mengatakan dalam beberapa minggu terakhir makin banyak pengaduan yang masuk. Para konsumen yang menjadi korban sudah menyerahkan data-data tersebut.

“Mereka yang mengadu memang baru 9 orang tetapi yang sudah menghubungi dan berkonsultasi sangat banyak mencapai ratusan orang,” katanya.

Menurut Armaya, keberadaan fintech sebenarnya melayani peminjaman uang kepada konsumen. Munculnya fintech menjadi fenomena tak terhindarkan lantaran memberi angin segar bagi masyarakat, terutama terkait dengan sisi efisiensi dan efektivitas.

“Namun, di lain sisi, ada sisi negatif. Ada risiko besar mengintai para konsumen,” ujarnya.

Risiko itu mencul jika konsumen lambat mencicil atau macet maka penagih meneror dan sebar data pribadi ke media social. Kata Armaya, seperti yang dialami salah satu konsumen yang mengadu ke YLPK Bali, YS. Ia  diteror, datanya dikirim ke teman temannya dan dipermalukan, bahkan nomor penagih utang tersebut sudah di blok tapi masih meneror dengan nomor lain,

Ada pula laporan salah satu konsumen di mana foto dirinya yang lagi menyusui anaknya disadap dan disebarkan ke medsos.

“Tindakan yang dilakukan para penagih utang Fintech ini sudah sangat keterlaluan, menyadap data pribadi konsumen lalu menyebarkan ke medsos,” ujarnya.

Begitu juga keluhan konsumen lain yang mengeluhkan sistem bunganya yang tinggi. Dari data pengaduan sebagian besar konsumen mengajukan pinjaman tak lebih dari Rp2 juta.

“Namun, bunga yang harus dibayar berkali-kali lipat,” imbuhnya.

Ia menerangkan berdasarkan informasi OJK memang hanya mengawasi Fintech yang terdaftar saja sedangkan Fintech yang tidak terdaftar banyak yang melakukan pelanggaran secara masif. Bentuk pelanggaran hukum Fintech nakal ini adalah,  di pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang baik benar dan jujur,  begitu juga dapat dijerat dalam UU No.11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

“Ke depan pemerintah melalui OJK  agar segera membuat regulasi yang kuat masalah Fintech ini sekaligus memberikan sanksi berat, kepada Fintech nakal, bukan saja memblokir tapi menyeret ke ranah hukum bagi pelaku usaha nakal Fintech yang banyak merugikan konsumen,” tegasnya.

Sebelumnya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 231 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) yang tidak terdaftar atau memiliki izin OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing berharap masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech peer to peer lending tanpa terdaftar atau izin OJK. Itu penting agar tidak dirugikan ulah fintech peer to peer lnding ilegal.

Tongam juga menyarankan kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada fintech peer to peer lending yaitu pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pinjam untuk kepentingan yang produktif dan pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

SWI diakui telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap fintech peer to peer lending ilegal tersebut. Langkah-langkah yang telah dilakukan mengumumkan fintech peer to peer lending ilegal kepada masyarakat. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Memutus akses keuangan dari fintech peer to peer lending ilegal dengan menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech peer to peer lending ilegal. Selanjutnya meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.*dik