Wow, Korban Fintech di Bali mulai Bermunculan

I Putu Armaya., SH

Denpasar (Bisnis Bali) –
Korban pinjaman online atau financial teknologi (Fintech) di Bali mulai bermunculan. Saat ini sudah ada 9 orang yang mengadu menjadi korban dari sejumlah layanan Fintech ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, dan ada ratusan orang lagi sudah menghubungi dan berkonsultasi terkait hal yang sama.
“Minggu-minggu ini kami menerima banyak pengaduan sekaligus disertai data-data dari konsumen di Bali yang menjadi korban terkait layanan Fintech,” tutur Direktur YLPK Bali, I Putu Armaya.SH, Selasa (19/2).
Sebenarnya keberadaan Fintech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Imbuhnya, munculnya Fintech ini sekaligus merupakan fenomena yang tidak bisa terhindarkan, mengingat memberi angin segar bagi masyarakat, khususnya terkait dengan sisi efisiensi dan efektivitas.
Sayangnya jelas Armaya, di balik tawaran kemudahan dalam mengakses produk keuangan tersebut, ada sisi negatip yang harus diwaspadai oleh debitur pinjaman online tersebut. Katanya, ada risiko besar mengintai para konsumen, jika lambat mencicil atau macet dalam pembayaran. Risiko tersebut salah satunya, penagih pinjaman akan meneror dan menyebarkan data pribadi nasabah ke Media Sosial (Medsos).
“Seperti yang dialami salah satu konsumen yang mengadu ke YLPK Bali, karena yang bersangkutan merasa diteror, data ditanya dikirim ke teman-temannya, dan dipermalukan. Ironisnya lagi, ada juga nasabah Fintech yang melapor bahwa foto dirinya yang sedang menyusui anaknya disadap dan disebarkan ke Medsos,” ujarnya.
Menurut Armaya, tindakan yang dilakukan para penagih utang Fintech ini sudah sangat keterlaluan, menyadap data pribadi konsumen lalu menyebarkan ke Medsos. Begitu juga keluhan konsumen lain, terhadap sistim bunga yang dipatok cukup tinggi.
“Dari data pengaduan, sebagian besar konsumen mengajukan pinjaman tidak lebih dari Rp 2 juta. Namun, bunga yang harus dibayarkan berkali-kali lipat,” ujarnya.
Sambungnya, OJK memang hanya mengawasi Fintech yang terdaftar saja, sedangkan Fintech yang tidak terdaftar banyak yang melakukan pelanggaran secara masif. Bentuk pelanggaran hukum Fintech nakal ini adalah di pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Paparnya, konsumen berhak mendapatkan informasi yang baik benar dan jujur, di sisi lain pelanggaran tersebut dapat dijerat dalam UU No.11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Sangsinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar,”
Harapannya, kedepan pemerintah melalui OJK agar segera membuat regulasi yang kuat masalah Fintech ini, sekaligus memberikan sanksi berat kepada Fintech nakal. Katanya, sanksi tersebut bukan saja memblokir tapi menyeret ke ranah hukum bagi pelaku usaha Fintech nakal yang banyak merugikan konsumen.*man