SMP 1 Petang mendesak Dibangun Ulang

Mangupura (Bisnis Bali) – Komisi I DPRD Badung di bawah komando AA Ngurah Ketut Nadhi Putra, Senin (18/2) kemarin, mengunjungi SMP 1 Petang yang dikabarkan roboh. Kunjungan ini untuk melihat dari dekat seberapa jauh kerusakan yang dialami oleh sekolah yang lokasinya cukup representatif tersebut.

Ditemui usai kunjungan, Nadhi Putra menegaskan, sesuai hasil kunjungannya, sekolah tersebut dibangun sejak 1980 yang lalu. “Jadi gedung sekolah tersebut sudah berumur 39 tahun. Kerusakan tersebut jelas karena usia yang telah uzur. Gedung tersebut sudah tidak layak pakai,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Akibat jebol dan rusak, ujarnya, para siswa pun dipindahkan ke sekolah lainya. Namun yang pasti proses belajar-mengajar terganggu.

Saat melakukan kunjungan, Nadhi Putra juga didampingi anggota komisi lainnya seperti Gede Wardana Erawan, Nyoman Wiradana, IB Alit Arga Patra, dan IB Sunarta. Karena itu, politisi asal Kerobokan Kuta Utara tersebut menilai, gedung sekolah tersebut tak sekadar direhab. Namun lebih jauh sekolah tersebut diratakan dulu, bangun dibangun baru kembali.

Areal sekolah tersebut diperkirakan sekitar 60 are. Dengan luas tanah seperti itu, Nadhi Putra berharap pembangunan sekolah bisa dilengkapi dengan laboratorium komputer maupun lab biologi tempat praktik siswa dan fasilitas lainnya. Satu lagi, pembangunan nanti dilengkapi dengan penataan halaman dan tamannya.

Berdasarkan hasil kunjungannya, diketahui, proposal pembangunan sekolah tersebut sudah masuk dan akan dikerjakan pada APBD induk 2020. Dalam sisa waktu yang ada, dia berharap desain sekolah bisa lebih dimatangkan lagi.

Pihaknya mendorong, Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan pembangunan gedung sekolah yang masuk kategori unggulan tersebut. Dengan suasana yang nyaman, tegasnya, mutu pendidikan pun dipastikan bisa meningkat.

Pembangunan gedung ini, dinilainya sangat urgen dalam rangka meningkatkan kenyamanan siswa mengikuti proses belajar-mengajar. Karena itu, sekali lagi dia mendesak Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sekolah tersebut.

Dia yakin pembangunannya akan berjalan lancar karena urusan gedung sekolah sudah kembali ke Dinas Pendidikan. Dulu sempat menjadi wilayah PUPR. “Kami yakin bisa memperoleh prioritas karena wewenang gedung sekolah telah kembali ke Dinas Pendidikan,” katanya. (adv)