Denpasar (Bisnis Bali)- Dalam upaya membuat keberadaan LPD tetap ajeg, LPD se-Kota Denpasar mengadakan temu wirasa yang membahas berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ke depan terlebih di era globalisasi. Mulai dari penguatan SDM, tata kelola LPD hingga pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi topik pembahasan dalam diskusi yang dilakukan di Vasini Hotel, Denpasar, Senin (18/2).

Pertemuan yang juga diikuti oleh bendesa adat se-Kota Denpasar, mendatangkan beberapa narasumber. Di antaranya Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali, Kepala Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Provinsi Bali, Ketua MMDP Kota Denpasar, Ketua Parum Bendesa se-Kota Denpasar serta Pimpinan Kelompok Media Bali Post. Acara ini dimoderatori oleh akademisi Prof. Dr. I Ketut Suda.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., dalam kesempatan ini menyampaikan, BKS LPD Bali merancang program LPD go digital dalam upaya mengikuti kebutuhan masyarakat dan dan menghadapi persaingan di era global saat ini. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mau tidak mau harus diikuti oleh LPD. “Saya sangat apresiasi terhadap LPD di Kota Denpasar. Di tengah persaingan yang begitu pesat terjadi di Kota Denpasar, LPD tetap memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pemanfaatan TI harus dilakukan oleh LPD dengan maksimal,” ungkapnya.

Keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat telah mampu mengikuti perubahan zaman. Diceritakannya, pada awal terbentuknya LPD, pengelolaan hanya dengan memanfaatkan kertas dan pulpen dan secara bertahap berkembang hingga kini telah menggunakan produk digital. “Saat ini ada sekitar 60 LPD yang sudah menggunakan LPD go digital, meskipun ke depannya masih banyak yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Kepala LP LPD  Provinsi Bali, I Nyoman Arnaya, S.E. mengatakan, LPD di Kota Denpasar yang didukung oleh lokasi strategis, bisa dijadikan pilot project penggunaan go digital untuk LPD secara menyeluruh. “Terlebih lagi dilihat dari rata-rata kepemilikan aset, LPD di Kota Denpasar menduduki posisi yang paling tinggi dengan 35 LPD yang ada,” jelasnya.

Di samping go digital, membangun wirausaha di masing-masing desa pakraman juga sangat penting dilakukan yang didukung oleh LPD. Dengan demikian, perputaran ekonomi akan terjadi di dalam desa pakraman tersebut. “Jika di Denpasar ini bisa dilakukan selanjutnya kerja sama antar-LPD juga ditingkatkan akan sangat baik untuk perkembangan LPD. LPD di kabupaten lainnya juga bisa mengikuti,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kota Denpasar, Drs. AA Ketut Sudiana, S.H., M.H. menawarkan 3 strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan LPD ke depan. Pertama terkait kebijakan regulasi yang dirasanya sangat penting, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, mengistimewakan LPD yang cukup dikembangkan dalam adat dan budaya. “Ini harus diikuti di tingkat Provinsi Bali,” ujarnya.

Kedua dari tata kelola LPD agar mengembangkan cor-cor bisnisnya, tidak hanya mengelola dana pihak ketiga (DPK), namun harus mampu mencari peluang bisnis yang lain. Seperti mengelola aset-aset desa pakraman. “Hasil dari pengelolaan tersebut bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat,” terangnya.

Selanjutnya, meningkatkan SDM terutama dalam penggunaan sarana digital sangat perlu dilakukan, sebagai suatu pelayanan yang diberikan LPD dengan tujuan untuk menarik dana nasabah lebih banyak lagi. (wid)