BPR - Layanan transaksi di salah satu BPR yang ada di Bali.

Gianyar (Bisnis Bali) – Bank perkreditan rakyat (BPR) wajib mendapat dukungan modal dari pemegang saham minimal sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dukungan modal, mendorong direksi BPR untuk menumbuhkan aset.

Ketua Umum IPro BPR, Made Arya Amitaba, Senin (18/2) mengatakan, dalam menentukan besaran modal BPR tidak boleh berkutat hanya dengan aturan  POJK. BPR masih diwajibkan menyiapkam modal inti minimal Rp6 miliar. Hal ini perlu menjadi pemikiran bersama aturan sudah ditetapkan modal inti Rp6 miliar. BPR agar segera memperbaiki diri agar kapasitas cakupan usaha makin meningkat.

Direktur Utama BPR Kanti  ini memaparkan, usaha BPR sangat tergantung luas wilayah. Aset yang mampu diraih sangat relatif tengantung pengembangan usaha. Kalau OJK menetapkan modal inti BPR Rp6 miliar, maka jumlah aset yang dicapai mesti 10 kali jumlah modal.

Lebih lanjut dikatakannya, pergerakan modal Rp6 miliar maka jumlah aset yang dicapai minimal Rp60 miliar. Ketika aset belum mencapai Rp60 miliar direksi didukung komisaris seharusnya lebih bersemangat untuk mengembangkan usaha.

Ia mengatakan, apalagi pemegang saham sudah menambah modal menjadi Rp6 miliar maka direksi harus menargetkan pencapaian aset Rp60 miliar. Regulator sudah menetapkan batas waktu pencapaian modal ini BPR Rp6 miliar.

Arya Amitaba melihat ketika modal belum sampai Rp6 miliar maka target modal mesti dikejar. Ini diimbangi dengan target mengejar penambahan aset. Penambahan modal dan penambahan aset mesti berjalan  bersamaan.

Perintis Sri Partha Group, Wayan Gatha mengatakan, rasio CAR BPR minimal 20 persen. Ketika aset BPR Rp100 miliar maka modal inti BPR minimal Rp20 miliar.

‘Secara teknis modal BPR minimal 20 persen. Sementara 80 persen merupakan dana masyarakat yang dikelola BPR,” katanya. (kup)