Giri Prasta : Target Pajak Sifatnya Memotivasi

Mangupura (Bisnis Bali) – Program-program prorakyat yang dirancang Pemkab Badung tak lepas dari potensi pendapatan daerah. Tanpa pendapatan yang mumpuni, niscaya program-program prorakyat Badung bisa dilaksanakan dengan baik.

Hal ini terungkap saat ramah tamah 3 tahun kepemimpinan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Wabup Drs. Ketut Suiasa, S.H. “Karena itu, kami akan berupaya memetakan seluruh potensi pendapatan dan mengupayakan menutup lost atau kehilangan pendapatan daerah,” ujar Giri Prasta yang saat itu didampingi Wabup Ketut Suiasa dan Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta. Selain itu, ramah tanah juga dihadiri Kepala BPKAD Nyoman Gede Suyasa, Kabag Hukum Komang Budi Argawa dan Kabag Umum Nyoman Suardana.

Menurut Bupati Giri Prasta, target pendapatan yang dipasang selama ini merupakan motivasi kepada OPD untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik. “Kita tak boleh pesimis,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.

Menurutnya, pendapatan daerah harus diraih dengan cara ekstensifikasi yakni dengan mengembangkan pendapatan dari sektor-sektor yang belum tersentuh pajak. Selain itu, cara intensifikasi tetap harus dilakukan yakni dengan cara mengintensifkan pajak maupun retribusi yang belum sesuai dengan potensinya termasuk menutup lost yang terjadi selama ini.

Dia menilai, pendapatan daerah yang belum sesuai dengan potensinya salah satunya terjadi karena kebijakan self asessment yang diterapkan selama ini. Kebijakan ini memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk memasukkan kewajiban pajaknya.

Akibatnya, tegas Giri Prasta, bisa saja WP tidak memasukkan kewajiban pajaknya sesuai yang seharusnya. “Dari kewajiban 10 bisa saja dimasukkan 4,” tegasnya.

Karena itu, ke depan dia berharap bisa menerapkan real asessment dalam hal pajak. “Berapa kewajibannya, segitulah yang harus dimasukkan,” tegas Bupati asal Pelaga Petang tersebut.

Bupati mengaku masih ragu terhadap tiping box yang saat ini terpasang di sejumlah perusahaan wajib pajak. Hal ini karena jumlah pajak yang dibayar dengan alat tiping box justru lebih kecil dibandingkan dengan cara manual.

Bupati pun merinci beberapa peluang pajak yang berpeluang terjadinya lost. Pertama, penyewaan rumah walaupun itu villa. Sewa rumah kos sekitar Rp 1,5 juta per bulan dan lempas dari pajak. Namun kalau menginap di hotel justru tamu akan mengeluarkan uang sekitar Rp 1,5 juta per hari. “Karenanya, kami akan menertibkan rumah sewa termasuk kepada siapa saja rumah tersebut bisa disewakan,” katanya.

Peluang lost lainnya datang dari kasus perang tarif kamar hotel. “Dalam perang tarif ini, hotel akan menjaul kamar di bawah tarif yang lain,” katanya.

Untuk menghindari perang tarif, tegasnya, pihaknya harus menuju quality turism. Dengan wisata berkualitas, harga kamar hotel bisa distandarkan.

Peluang lost lainnya, tegasnya, datang juga dari petugas. “Kami tak bisa pungkiri ini masih terjadi. Untuk ini, kami tentu saja menertibkan petugas-petugas pajak sehingga tak lagi ada main di bawah tangan antara petugas dengan WP,” katanya.

Yang pasti, katanya, pihaknya akan menempatkan petugas per wilayah. Misalnya di Kuta, nanti ada petugas mengawasi hotel, pajak hiburan, air bawah tanah dan sebagainya. “Dengan begitu, lost akan bisa dicegah,” katanya.

Dengan upaya ini, dia berharap pendapatan daerah bisa terdongkrak sehingga program-program prorakyat bisa dilaksanakan bahkan dikembangkan. Selain kebutuhan pribadi seperti pendidikan dan kesehatan, Badung juga sudah menalangi kebutuhan komunal masyarakat seperti peson-peson, pembangunan balai banjar, pura dan sebagainya. Dengan tak kena peson-peson lagi, dana tak keluar dan bisa dikelola di keluarga bersangkutan. Dengan begitu, taraf ekonomi masyarakat meningkat dan kemiskinan pun bisa ditekan. (adv)