Ranperda LPD Perlu Pengkajian


Terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mengatur keberadaan LPD dan desa adat masih menjadi polemik hingga saat ini. Banyaknya penolakan dari masyarakat terutama pengurus LPD, membuat beberapa poin yang terdapat dalam ranperda tersebut harus dikaji kembali. Diharapkan ke depan yaitu kebijakan yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan desa adat dan perekonomian masyarakat.


KETUA Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., pada sebuah diskusi yang diselenggarakan di Warung 63, Denpasar, Senin (11/2) kemarin mengatakan, ada kekagetan dengan adanya ranperda ini. Pihaknya yang sudah 35 tahun mengabdi di LPD tidak diikutsertakan dalam perancangan perda tersebut.

Menyikapi keberadaan ranperda tersebut, pihaknya menyebutkan ada tiga hal yang akan mengganggu LPD ke depan. Pertama terkait dengan nama LPD (Lembaga Perkreditan Desa) akan diubah menjadi Labda Pecingkreman Desa akan berpengaruh terhadap aspek historis, ekonomis, sosiologis, magis dan teknis pengelolaan LPD ke depan. “Secara teknis ini yang sangat kita khawatirkan. Seandainya ada nasabah nakal yang meminjam dengan jumlah besar dan tidak melakukan kewajiban. Mereka akan menang secara gugatan karena menyatakan meminjam di Lembaga Perkreditan Desa bukan Lembaga Pecingkreman Desa,” ungkap Kepala LPD Talepud ini.

Selanjutnya permasalahan dalam ranperda dibahas soal dibentuknya Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) Bali yang merupakan wewenang dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), dikatakannya, tidak akan kondusif yang keberadaan pemerintah di sini hanya sebagai fasilitator.

Demikian juga dana 5 persen yang dialihkan menjadi dana abadi di masing-masing LPD, sementara pendidikan dan pelatihan SDM LPD akan dianggarkan dari APBD, menurutnya, juga tidak akan kondusif. Hal ini dikarenakan pengamprahan akan sulit dan tidak akan menguntungkan bagi LPD yang kecil. “Selama ini pengelolaan dana 5 persen untuk mengembangkan LPD baik itu pelatihan, pendidikan SDM dan sebagainya. Kami sudah gunakan dengan sangat jelas, diaudit oleh akuntan publik. Hal ini adalah sebagai subsidi silang. LPD yang besar membantu pengembangan LPD yang kecil,” katanya sembari berharap agar perda desa adat dan perda LPD dipisahkan.

Sementara itu, Kepala BKS-LPD Kabupaten Badung, I Wayan Budha Artha, S.E., M.M. mengakui, setelah munculnya di beberapa media terkait perubahan nama LPD banyak pertanyaan muncul dari masyarakat termasuk nasabah yang menanyakan hal tersebut. Hal ini menunjukkan kekhawatiran bagi nasabah. “Benar yang dikatakan bahwa perubahan nama ini akan memberi dampak tentang tata kelola di LPD,” katanya.

Menurutnya, perubahan nama tersebut bukanlah hal yang harus dilakukan, mengingat secara historis, nama LPD sudah fasih di masyarakat, secara pemasaran semua sudah mengetahui. Namun, perubahan nama ini dikatakannya tidak akan terjadi, dikarenakan aspirasi di DPRD kemarin yang telah membahas hal tersebut. Demikian yang perlu diperhatikan adalah terkait pembentukan LOKA Bali.

Dikatakannya, keberadaan LOKA Bali ini otomatis akan menghilangkan keberadaan Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD. Pembinaan untuk LPD yang sudah dilakukan dari awal terbentuknya hingga akhir saat ini sudah tersistem dengan baik yang ditunjukkan dengan peningkatan pengelolaan aset yang saat ini sudah mencapai Rp22 triliun. Demikian juga dikatakannya jika LOKA Bali dibentuk, akan ada ketidaksiapan dari masyarakat. “Termasuk kami di LPD Kuta yang memiliki aset cukup besar. Lalu bagaimana dengan LPD yang kecil?” katanya sembari mengatakan pandangan LOKA bagi LPD bukan dari desa adat. (wid)