PU - Lima fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap 6 ranperda yang diusulkan Bupati Gianyar di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (11/2).

Gianyar (Bisnis Bali) – Lima fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap 6 rancangan perda yang diusulkan Bupati Gianyar I Made Mahayastra di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Senin (11/2) kemarin. Lima fraksi tersebut yaitu Partai Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra dan Fraksi Hanura-Nasdem.

Fraksi PDIP yang dibacakan I Wayan Suartana menyampaikan, 6 rancangan perda yang disampaikan sekiranya mesti berorientasi pada mutu. Ini artinya peraturan yang dibuat bukan peraturan yang kejar tayang semata meskipun tenggang waktu sangatlah penting. Fraksi PDIP juga meminta beberapa penjelasan atas rancangan perda mengenai identifikasi ketetapan lokasi kumuh. Fraksi PDIP juga meminta tanggapan Bupati atas keluhan masyarakat tentang pelayanan PDAM.
Berbeda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada Bupati Mahayastra terkait rancangan perda. Setidaknya ada 22 pertanyaan yang dilayangkan Fraksi Gerindra melalui Ida Bagus Nyoman Rai. Pertanyaan yang dilayangkan seperti perkembangan kebun raya Gianyar, efektivitas CCTV di Kabupaten Gianyar, luas lahan pertanian Kabupaten Gianyar dan pertanyaan lainnya yang bersifat membangun demi kemajuan Kabupaten Gianyar.
Fraksi Hanura-Nasdem yang disampaikan Ida Bagus Manu Atmaja meminta ranperda tentang tata ruang dan peraturan zonasi kawasan Sukawati tahun 2019-2039, dan ranperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, kawasan pariwisata Ubud tahun 2019-2039 untuk ditunda pembahasannya. Untuk ranperda lainnya fraksi Hanura-Nasdem meminta penjelasan dan tanggapan.
Sementara itu fraksi dari Partai Golongan Karya I Wayan Gede Sudarta mengungkapkan, dalam pembahasan ranperda harus dilakukan secara cermat, kritis holistik dan komprehensif agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat memunculkan spekulasi negatif dan gejolak sosial. Fraksi Golkar juga mengusulkan agar segera dibuatkan pansus tentang rencana tata ruang dan peraturan zonasi kawasan Sukawati, raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kawasan pariwisata Lebih dan pansus tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kawasan pariwisata Ubud.
Fraksi Demokrat menanyakan kompetensi SDM yang ada serta upaya Bupati untuk mengembangkan produksi berupa air minum dalam kemasan untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau pariwisata. Fraksi Demokrat juga menanyakan apakah ada keinginan Bupati untuk mengembangkan perusahaan daerah air minum Kabupaten Gianyar menjadi perseroan terbatas.
Mengenai Ranperda Air Minum Dalam Kemasan, Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, Gianyar memiliki banyak konsumen baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Maka dari itu, ia ingin memanfaatkan peluang yang ada untuk menjual air dengan lebih higienis dan lebih murah. Ini dapat membantu masyarakat serta keuntungannya akan menjadi pendapatan daerah yang nantinya akan dinikmati kembali oleh masyarakat melalui program-program yang diluncurkan. Mengenai nama dan logo, Bupati Mahayastra belum memutuskannya  tetapi kemungkinan akan diberi nama Tirta Sanjiwani. (kup/adv)