BI Dorong Penerimaan Keuangan Pemda Mengarah Elektronifikasi

Denpasar (Bisnis Bali) РBank Indonesia (BI) pada 2019 ini mendorong kalangan pemerintah daerah (pemda) di Bali makin meningkatkan implementasi elektronifikasi dari sisi penerimaan mengingat selama ini belum semua secara nontunai. Kondisi ini berbeda dibandingkan transaksi pengeluaran pemda yang mayoritas sudah mengarah ke nontunai.
“Elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemda dari pengeluaran pada 2018 lalu sudah hampir 100 persen sementara dari sisi penerimaan belum semua nontunai sehingga tahun ini harapannya bisa ditingkatkan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Causa Iman Karana di sela-sela High Level Meeting Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah di Renon, Senin (11/2).
Menurutnya Bali sejak 2017 menjadi pilot project untuk implimentasi elektronifikasi pemda dari Kemendagri. Ada tiga daerah yang menjadi pilot project yaitu Bali, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hasil evaluasi Bali menjadi daerah nomor dua setelah DKI Jakarta.
“Harapan kini Bali bisa menjadi nomor satu,” ujarnya.
Untuk menjadi nomor satu, kata Cik biasa ia disapa tentu lewat pelebaran dari sisi penerimaan pemda yang berbasis nontunai. Itu bisa dilakukan lewat penerimaan atau
pendapatan pajak kendaraan bermotor, retribusi DSDP, PAD lain yang sah atau izin mempekerjakan tenaga asing bagi pemerintah provinsi. Sedangkan bagi pemerintah kota dan kabupaten bisa dari PBB, pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, retribusi pasar dan parkir, retribusi izin mendirikan bangunan hingga retribusi izin gangguan.
“Retribusi pasar dan parkir masih banyak tunai, walaupun ada beberapa daerah yang sudah elektronifikasi sehingga harapan kini semua daerah bisa menjadi digitalisasi untuk keuangan pemerintah daerah baik pengeluaran maupun penerimaan,” harapannya.
Ia menilai penting transaksi nontunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya. Oleh karenanya Pulau Dewata sebagai daerah tujuan wisata internasional yang berarti banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung sehingga jangan sampai ketinggalan.
Cik pun menjelaskan ektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusi melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi nontunai. Elektronifikasi transaksi pemda yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi nontunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemda melalui melalui infrastruktur yang aman dan andal.
Plt. Dirut Bank BPD Bali Nyoman Sudharma mengatakan halnserupa. Bank milik krama Bali ini sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait elektronifikasi pendapatan dan pengeluaran pemda.
“Dari sisi pengeluaran seperti belanja modal, belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, bantuan sosial hampir 100 persen, kini dari penerimaan pemda ditingkatkan,” paparnya.
Bank pun tahun ini akan meningkatkan penerimaan pemda dengan mengoptimalkan DTW, parkir, pajak hotel hingga samsat online di mana Bali menjadi percontohan.*dik