Pengembangan BUMDes masih Terkendala Modal

Amlapura (Bisnis Bali) – Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Karangasem, masih terkendala banyak hal. Selain permodalan, perhatian dari pihak desa/kelurahan dan Bupati juga masih dirasakan kurang.

Hal itu disampaikan Ketua Forum BUMDes Kabupaten Karangasem I Wayan Ridana, Jumat (8/2) lalu saat gathering pengurus BUMDes se-Karangasem. Gathering itu atas kerja sama BRI Karangasem dan difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem.

Ridana mengatakan, kalangan pengurus BUMDes sudah menyampaikan berbagai kendala dalam mengembangkan BUMDes di Karangasem. Kendala paling dirasakan, permodalan yang kurang. Selain itu, BUMDes selama ini lebih diprioritaskan membantu memberi pinjaman usaha kecil bagi masyarakat kecil. Karena itu, kendala utama setelah diberi pinjaman, pengembaliannya yang seret.

Menurut Ridana yang juga Ketua BUMDes Desa Menanga itu, BUMDes itu hendaknya jangan hanya didirikan dengan perdes. Namun, harus dikuatkan permodalannya, selain itu pemkab mesti memberikan perhatian. Kendala lainnya, yakni sumber daya manusia (SDM) yang lebih terampil. Diperlukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Sebab, pengelola BUMDes serta karyawannya banyak yang ditunjuk, karena itu harus didiklat, karena harus mengelola uang dan mengelola usaha yang bernama BUMDes. ‘’Kami juga menghadapi kendala dalam membuat pelaporan, karena banyak yang awam dalam membuat laporan usaha dan keuangan,’’ katanya.

Di Karangasem, tambah Ridana, memang sudah ada BUMDes yang maju. Salah satunya BUMDes Bebandem, labanya tinggi. Sebab, BUMDes itu sudah mampu mengelola potensi di desanya, seperti PAM desa, mengelola pasar desa dan juga menjual atau menyediakan hasil kerajinan para perajin di desanya. Namun yang potensinya kecil atau desa dengan wilayahnya yang kecil, tentunya akan sulit berkembang, tanpa dorongan yang kuat dan bantuan permodalan dari desa atau dari kabupaten.

Ketua BUMDes Tri Eka Buana, Sidemen, Gede Sudana mengharapkan, BUMDes jangan ditinggal setelah didirikan. Dia berharap pengelola diberikan motivasi secara mental dan material, sehingga mampu menjalankan visi dan misinya.

Di lain pihak, Ketua BUMDes Tiyingtali, Karangasem, Veronika mengakui kendala utama pengembangan BUMDes di desanya, selain permodalan, juga seretnya pengembalian dari masyarakat kecil peminjam. Dari sekitar 4.000 KK warga di Desa Tiyingtali, yang masih tergolong rumah tangga miskin (RTM) 579. Ketentuan dalam BUMDes itu, RTM itu yang boleh diberikan pinjaman modal usaha dengan nilai Rp 5 juta per orang. Syarat mengajukan pinjaman ke BUMDes di antaranya menyetor fotokopi KTP, KK bukti kartu miskin seperti memiliki KIS.

Terkait keluhan Ridana, staf ahli Bupati Karangasem I Wayan Sutapa mengatakan, kalau ada keluhan dan hendak menyampaikan kendala atau masukan kepada Bupati Karangasem, Forum BUMDes bisa bertemu Bupati bisa difasilitasi Dinas PMD. Misalnya lewat acara audiensi dengan Bupati. (bud)