I Made Ridjasa, Tumbuhkan Rasa Memiliki untuk LPD

Bangli (Bisnis Bali) – Dalam perjalanan LPD peran bendesa adat sangat penting namun akan lebih mulya lagi kalau krama (masyarakat) mampu memahami hak dan kewajibannya kepada LPD. Untuk itu rasa memiliki oleh masyarakat sangat penting untuk mendukung berkebangnya keberadaan LPD ke depan.

Hal tersebut  diungkapkan  Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Bangli, I Made Ridjasa saat disinggung soal peran desa adat dalam mengawali LPD. Dia menegaskan agar LPD tidak menjadi lembaga yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi masyarakat. Hal tersebut yang akan memberikan dampak buruk bagi perjalanan LPD.

“Bagaimana pun peran LPD adalah untuk mengelola artha dalam dharma (kebaikan). Artha itu kongkritnya memang uang, namun jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk,” jelasnya saat ditemui di Bangli belum lama ini.

Keberadaan pararem (aturan adat) memang benar-benar mendukung keberadaan LPD. Dalam hal ini awig-awig (undang-undang) juga harus jelas termasuk perinciannya. Namun demikian dukungan masyarakat terhadap LPD memiliki peran yang lebih penting terutama dalam memanfaatkan LPD dengan bijak.

Diakuinya, kontribusi LPD kepada desa pakraman memang memberikan banyak hal positif, dibandingkan sebelum ada LPD. Keberadaan LPD memberikan banyak manfaat, terutama dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat baik dalam hal pembangunan fisik ataupun mendukung kegiatan lainnya. Dengan demikian LPD akan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat.

Dalam mendukung tumpuan perekonomian masyarakat tersebut, Made Ridjasa mengatakan perlunya karakter dan kerjasama dari masyarakat. “Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya memang sangat diperlukan. Jika meminjam harus ingat mengembalikan. Karena bank milik pemerintah pun jika tidak ada etikat pengembalian saat mengambil kredit akan bangkrut. Untuk itu karakter dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan milik masyarakat tersebut harus dimiliki,” ungkapnya.

Demikian juga terkait wacana perubahan nama,menurutnya, pemerintah harus mengkaji kembali, akankah perubahan nama tersebut memberi dampak baik ke depannya. Dikatakannya perubahan nama tersebut perlu waktu dan persiapan yang matang, agar jangan sampai perubahan nama hanya akan memberi dampak buruk bagi LPD. (wid)