KONTRIBUSI - Pungutan kontribusi wisatawan bisa dipungut di objek wisata dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Bali.

Denpasar (Bisnis Bali) – Belum jelasnya UU dan pos pungutan 10 dolar AS membuat makin sulitnya pemerintah mendapatkan donasi dari pungutan kontribusi wisatawan. Pemerintah bisa menggunakan alternatif pengoptimalan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) untuk biaya pelesarian lingkungan dan budaya Bali.

Dewan Pembina Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Bagus Sudibya, Rabu (6/2) mengatakan, selama ini PHR dipungut di kabupaten/kota. Hal ini sesuai kewenangan kabupaten/kota didasarkan otonomi daerah di pemerintah kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, tidak ada aturan yang mengikat guna mewajibkan kabupaten/kota yang memungut PHR untuk membagikan hasil pemungutan PHR ke kabupaten/kota lain di Bali. Ini membuat PHR tidak bisa sepenuhnya bisa digunakan untuk pelestarian lingkungan dan budaya secara menyeluruh.

Dipaparkannya, aturan pemungutan PHR mesti dibenahi di tingkat pusat. Pembagian PHR tidak boleh hanya menjadi bagian kewajiban kabupaten/kota yang memungut PHR. Melainkan kabupaten/kota yang tidak memunggut PHR, wajib mendapat hak pungutan untuk pelestarian lingkungan dan budaya Bali.

Menurutnya, hasil pemungutan PHR bisa dibagi berdasarkan persentase. Ini tentu harus mengubah aturan pemungutan dan pengelolaan PHR.

Ia menegaskan, pembagian hasil pemungutan PHR bisa dibagi dalam sistem kuota. Sekitar 60 hasil pemungutan PHR bisa menjadi hak kabupaten/kota pemungut PHR. Sementara sisa kuota 40 persen hasil pemungutan PHR bisa diserahkan ke provinsi.

Ketika pengelolaan PHR 40 persen dikelola provinsi akan memudahkan mewujudkan unsur keadilan. Ketika provinsi membagikan PHR,  kabupaten/kota penerima tidak akan lagi merasakan sistem hibah melainkan hak PHR bagi kabupaten/kota peneriman kontribusi PHR.

Bagus Sudibya menambahkan, hak pengelolaan PHR 40 persen di tingkat provinsi mesti didasarkan kesepakatan, amanat UU dan didasarkan naskah akademik. Hasil pembagian PHR per kabupaten/kota akan lebih merata berdasarkan perhitungan luas wilayah dan jumlah penduduk. Dengan pengoptimalan pemanfaatan PHR bisa diwujudkan untuk pelestarian lingkungan dan budaya Bali. (kup)