Kembali Kantongi Prestasi, ini Nilai SAKIP Diraih Pemkab Tabanan

Tabanan (Bisnis Bali) – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali kantongi prestasi dengan meningkatnya nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian Sakip ini diumumkan, sekaligus diserahkan oleh Menteri Pan-RB kepada Pemkab Tabanan yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan, I Made Sukada, didampingi Kabag Organisasi Setda Kabupaten Tabanan, I Gusti Nyoman Suarya dan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan, I Putu Dian Setiawan, di Ballroom Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Rabu (6/2).
Hasil penilaian SAKIP tersebut, Kabupaten Tabanan ternyata naik menjadi 63,33 pada 2018. Nilai ini menunjukan peningkatan, dimana pada 2016 Pemkab Tabanan meraih predikat B, dengan nilai 60,07, pada 2017 Pemkab Tabanan kembali mendapat predikat B dengan nilai 62,47. Kedepannya diharapkan bisa meningkat dengan nilai yang lebih baik lagi, yakni nilai BB atau A, lewat upaya-upaya yang akan dilakukan Pemkab Tabanan atas arahan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.
Menpan-RB, Drs. Syafruddin, M.Si, dalam sambutannya mengatakan diawal 2019 ini merupakan momentum yang baik, iklim yang baik bagi instansi Pemerintah untuk berubah melalui penerapan SAKIP. Imbuhnya, perubahan jaman telah membuat harapan publik yang sangat menginginkan Pemerintah dan Negara hadir untuk melayani.
Jelasnya, birokrasi hadir makin dinamis dengan memfasilitasi yang mudah tidak berbelit belit, bebas dari praktek KKN, efektif, memberikan manfaat, dirasakan langsung bahkan mengadopsi pola pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi peradaban. Bercermin dari itu, kunci pentingnya birokrasi harus mendorong melalui transpormasi yang sudah diterapkan, salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan ini.
“Artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap anggaran negara untuk sebesar besarnya dan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat,” pungkasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, dikatakannya tidaklah mudah, tantangan dan rintangan struktur birokrasi Indonesia yang sangat besar, maka dalam membangun birokrasi dan Pemerintahan yang akuntabel perlu dibentuk pengawas. Semisal, menghadirkan pengawas internal-external, membangun pengawasan internal.
Syafruddin juga membeberkan banyak program yang tidak tepat sasaran, banyak dana yang sia -sia dan selama ini paradigma instansi adalah serapan anggaran bagus, jika berhasil mengabiskan dana angaran atau keuangan yang sudah ditentukan. Padahal menurutnya, paradigma tersebut tidak penting.
“Sebab itu, bukan saatnya lagi hanya untuk membuat laporan atau untuk hanya penyerapan anggaran. Sekarang waktunya kerja fokus dari hilir sampai ke hulu,” tegasnya.
Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran tetapi juga menerapkan sistem berbasis kinerja. Contohnya, penerapan e government, melalui e budgeting untuk menghindari program-program yang tidak penting, dan yang berpotensi melakukan penyimpangan.
Di sisi lain, Kemenpan-RB berpandangan perlu adanya reward bagi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan kinerjanya dan akan diberikan dana insentif. Yakni, yang mendapatkan nilai atau instansi Pemerintah yang berhasil mendapatkan nilai BB atau A.
Terkait itu, Pemkab Tabanan sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan berbagai terobosan, diantaranya berkonsultasi secara langsung yang di pimpin Bupati, Wakil Bupati dan ketua DPRD langsung ke Kementrian PAN RB untuk mendapat masukan strategi upaya meningkatkan kualitas kinerja melalui penilaian SAKIP. Selain itu, dalam waktu dekat akan di selenggarakan Bintek pendampingan SAKIP dengan narasumber dari Kementrian Pan-RB.
Di butuhkan Komitmen yang tinggi dengan menerapkan aplikasi e planning dan e budgeting untuk bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebab, hambatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah terletak pada tujuan yang ditetapkan tidak berorientasi terhadap hasil, ukuran keberhasilan yang tidak jelas dan terukur, program kegiatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan sasaran dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.*man