Investasi Tinggi, Nasabah BPR belum Sepenuhnya Perlu ATM

BPR - Layanan transaksi di salah satu BPR kepada para nasabah.

Mangupura (Bisnis Bali) – Di tengah tingginya tuntutan pasar, bank perkreditan rakyat (BPR) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan fasilitas layanan berbasis TI termasuk anjungan tunai mandiri (ATM).

Direktur Utama BPR Ashi Ketut Diri Adnyana, Rabu (6/2) mengatakan, fasilitas ATM belum sepenuhnya dibutuhkan oleh nasabah bank perkreditan rakyat (BPR). Ketatnya persaingan yang dihadapi 2019 ini, bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut mampu meningkatkan penerapan teknologi informasi (TI). Peningkatan TI akan meningkatkan layanan kepada para nasabah dan calon nasabah BPR.

Ia mencontohkan, BPR belum bisa memberikan fasilitas layanan ATM. Hanya saja nasabah BPR di sektor mikro lebih banyak belum membutuhkan fasilitas ATM. “UMKM seperti  pedagang canang belum membutuhkan ATM,” katanya.

Ketut Diri meyakini BPR sudah mampu memberikan layanan mobile banking. Fasilitas ATM bisa dikerjasamakan antara BPR dan bank umum. Dengan perjanjian kerja sama, nasabah BPR masih bisa mendapatkan kemudahan layanan transfer dana ke bank umum. “Selanjutnya, nasabah BPR menarik dananya di bank umum,” katanya.

Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Made Suarja mengatakan, permodalan bank perkreditan rakyat (BPR) tentu tidak sekuat bank umum sehingga sulit bagi BPR sebagai bank penerbit anjungan tunai mandiri (ATM) secara mandiri. Perlu ada ATM bersama karena BPR masih memenuhi tingginya biaya investasi dan tingginya risiko selaku penerbit ATM secara langsung. Ia mengungkapkan, tiga poin yang harus dipersiapkan BPR dalam penerapan digital banking. Pertama permodalan, SDM, dan penerapan teknologi informasi (TI).

Direktur BPR Udary ini menjelaskan, dalam melayani nasabah dengan ATM BPR memerlukan fasilitas penunjang terutama mesin ATM. Investasi peralatan digital tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini termasuk diperlukan investasi sewa tempat untuk mesin ATM. Di sisi lain, diperlukan SDM yang mampu mengontrol pengoperasian ATM.

Pengoperasian ATM juga dihadapkan berbagai risiko, baik risiko tindak kejahatan. Ini mulai dari sisi penipuan sampai pembobolan ATM. Untuk menekan faktor risiko pengoperasian, BPR wajib memiliki karyawan yang jujur. Pembobolan ATM yang melibatkan karyawan BPR akan merusak citra BPR.

Ia menegaskan, jika biaya pemannfaatan ATM jika ditanggung bersama akan menjadi lebih ringan. Investasi lebih murah karena investasi ATM BPR ditanggung bersama oleh BPR.

Made Suarja menambahkan, risiko penertiban ATM bersama bisa ditanggung bersama-sama oleh BPR. SDM BPR yang terampil dan profesional menghindari penerapan ATM bersama BPR dari tindak kejahatan. ATM bersama ini mesti segera diwujudkan untuk peningkatakan layanan kepada  nasabah BPR. (kup)