Denpasar (Bisnis Bali) – Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar tercatat selama 3 tahun terakhir  sekitar 40-50 persen iklan obat dan makanan di wilayah Bali tidak memenuhi syarat dan aturan.

Pihak BBPOM secara rutin telah melakukan pengawasan namun secara kewenangan tidak bisa melakukan tindakan secara langsung kepada media penyiaran yang menyiarkan iklan tersebut. Demikian dikatakan Kepala BBPOM di Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni pada acara Sosialisasi Peraturan Iklan Obat dan Makanan yang berlangsung di aula BBPOM di Denpasar, Rabu (6/2).

Kegiatan sosialisasi yang dihadiri  pelaku usaha, media penyiaran dan Dinas Kesehatan ini dalam rangka perkuatan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan iklan. Dalam tugasnya, kini BPOM tidak hanya mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat tetapi juga iklan dari produk tersebut yang termasuk ke dalam pengawasan post market.

“Setelah produk itu mendapat izin edar, kami selain melakukan pengujian juga pengawasan iklannya. Secara aturan kami sudah menindaklanjuti dengan melaporkan ke BPOM dan BPOM memberikan peringatan kepada produsennya. Tapi seringkali produsennya tidak tahu-menahu karena yang mengiklankan justru distributornya. Mereka pasti ingin untung dengan membuat iklan secara masif. Padahal materi iklannya tidak memenuhi syarat. Ini yang tidak diketahui oleh media penyiaran,” ujar Aryapatni.

Di satu sisi media penyiaran tak mengetahui aturan tersebut dan di sisi lain memang bukan kewenangannya untuk mengecek. Padahal selama ini BPOM telah melakukan pengawasan secara intensif. Tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan BPPOM seolah belum memberikan perlindungan yang memuaskan kepada masyarakat.

“Iklannya tetap saja ada walau sudah diberi peringatan karena sifatnya administratif. Padahal, bisa juga kena sanksi pidana karena ada UU yang mengatur,” tegasnya.

Ke depan pihak BBPOM akan membuat MoU dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali sehingga ada tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. “Nantinya kalau ada iklan yang tidak sesuai maka kami bersurat kepada KPID dan KPID yang selanjutnya memberikan peringatan kepada media penyiaran tersebut,” harap Aryapatni.

Sementara Ketua KPID Bali I Made Sunarsa mengatakan kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya mewujudkan sinergitas antarlembaga. Pasalnya, seluruh lembaga yang diciptakan dengan UU akan berujung kepada kepentingan publik. Kalau hanya permasalahan di-handle oleh satu lembaga maka tidak akan selesai karena permasalahan itu sangat kompleks di masyarakat.

“Dengan mengetahui aturan-aturan secara komprehensif  saya kira ke depan tidak perlu ada teguran atau sanksi bagi media penyiaran terhadap iklan obat dan makanan yang disiarkan,” ucap Sunarsa. Selama tahun 2018 lalu pihaknya melayangkan 11 teguran kepada media penyiaran baik radio maupun televisi, dimana 4 diantaranya terkait penyiaran testimoni obat. Sedangkan terkait MoU yang dirancang BBPOM, Sunarsa menyambut baik, bahkan saat ini draft dari kerja sama tersebut telah disusun. (dar)