Denpasar (Bisnis Bali) – Sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mewajibkan bagi kepala LPD untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Dari 1.433 LPD yang tersebar di seluruh Bali, 900 di antaranya wajib mengikuti sertifikasi yang ditargetkan rampung pada tahun ini.

Kepala Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Provinsi Bali, I Nyoman Arnaya, S.E., saat ditemui di Sanur, belum lama ini, menjelaskan, sesuai penjabaran Perda yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 44 Tahun 2017 khususnya pasal 38 ayat 2, menyatakan LPD yang memiliki aset lebih dari Rp1 miliar mewajibkan prajuru (pengurus) termasuk kepala LPD  memiliki sertifikasi kompetensi. Dengan itu, ada 900 LPD yang memiliki aset di atas Rp1 miliar, sehingga 900 kepala LPD tersebut yang menjadi target sertifikasi komptensi.

“Kami targetkan ke 900 pemucuk (kepala ) LPD akan tersertifikasi 100 persen hingga Agustus nanti,” jelasnya.

Hingga akhir Januari, ada 10 angkatan yang sudah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi sehingga total kepala LPD yang sudah tersertifikasi sebanyak 300 orang. Pelatihan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan yang dalam satu bulan melatih 1-2 angkatan. Dalam satu angkatan terdiri dari 30 orang kepala LPD.  “Sementara uji kompetensi kami lakukan setiap 3 angkatan secara bersamaan,” terangnya.

Tak hanya untuk kepala LPD, sertifikasi juga diwajibkan bagi pengurus LPD lainnya, seperti bendahara (petengen) dan sekretaris (penyarikan). Sehingga sebanyak 2.700 orang pengurus LPD yang ditargetkan untuk segera disertifikasi.

Sertifikasi diselenggarakan LP-LPD melalui anggaran dana pemberdayaan yang disetorkan LPD tiap tahunnya. Penyelenggaraan Sertifikasi juga bekerjasama dengan Lembaga Certif Jakarta mengikuti aturan secara nasional. “Dalam hal ini kita sudah memiliki standar khusus untuk LPD dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Jakarta. Peraturan sudah ada, dan kita laksanakan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017,” imbuhnya. (wid)