DPM LUEP Dihentikan, Gabah Bali Dijual Keluar

Denpasar (Bisnis Bali) – Program dana penguatan modal usaha ekonomi pedesaan (DPM LUEP) yang salah satunya disalurkan kepada pengelola penggilingan padi (Perpadi), terbukti memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga di kalangan petani. Karenanya, sejumlah kalangan berharap DPM LUEP yang saat ini dihentikan, dapat dilanjutkan karena sangat diharapkan oleh kalangan Perpadi.

Ir. I Nyoman Suarta, M.Si., Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali memaparkan, DPM LUEP memang sangat besar peranannya dalam menjaga stabilitas harga gabah. “DPM LUEP ini sebenarnya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi karena ada suatu permasalahan, program tersebut dihentikan,” terangnya.

Lebih lanjut diterangkan, program yang sudah berjalan sejak 2009 sembilan tersebut akhirnya dihentikan pada 2017. Setiap tahun menjadi temuan BPK, karena uang yang dikucurkan oleh pemerintah daerah khusus untuk LUEP pertanian Rp29 miliar yang diletakkan di Bank BPD Bali, baru disalurkan ke masing-masing penggilingan padi. “Ini setiap tahun menjadi temuan karena ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang terlambat mengajukan sehingga ada dana sisa dan bunganya masih di BPD. Bunga tersebut dikembalikan ke daerah dengan bunga LUEP yang rendah yaitu 2% setahun, padahal dana di BPD tersebut dikomersialkan karena dikelola BPD,” tukasnya. Karena setiap tahun menjadi temuan, akhirnya program tersebut dihentikan.

Progam LUEP tersebut sangat besar peranannya dalam membuat UMKM khususnya yang bergerak di bidang perberasan seperti penyosohan padi, dan sub terminal agrobisnis yang membeli hasil produksi petani. “Selama adanya LUEP itu kan tidak ada gejolak harga gabah di Bali, tidak seperti di provinsi lain seperti di Lampung bisa gabah tidak terbeli.

“Sekarang gabah-gabah kita banyak yang keluar Bali karena Perpadi tidak mampu membeli gabah-gabah itu. Jadi dana LUEP tersebut sangat penting,” tukasnya.

Dikatakan, bila Perpadi ingin program LUEP tersebut berjalan kembali maka harus dilakukan pendekatan kepada Gubernur. “Gubernur kita yang baru sangat konsen terhadap pertanian. Makanya saya sarankan kepada Perpadi untuk melakukan audensi kepada Gubernur, saya yakin Beliau pasti mendukung,” tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya harga jual gabah yang rata-rata dinikmati petani di Bali hingga Rp 5.000-an per kg atau jauh di atas HPP yang dipatok Rp 3.700 per kg untuk di tingkat petani dan Rp 3.750 per kg di tingkat penggilingan, kemungkinan pada musim panen raya nanti tidak lagi bisa dinikmati di kisaran harga tersebut. Hal tersebut, menurut Ketua DPD Perpadi Bali AA Made Sukawetan, merupakan dampak dari dihentikannya program LUEP.

Dikatakan, 2019 ini serapan anggota Perpadi untuk musim panen mendatang kemungkinan tidak akan maksimal. Selain itu, gabah yang akan diserap juga sangat selektif yakni hanya gabah yang memiliki kualitas baik dengan harga sesuai ketentuan HPP atau di bawah harga pasaran yang ada selama ini. (pur)