BPR - Layanan transaksi di salah satu BPR kepada para nasabah.

Denpasar (Bisnis Bali) – Industri financial technology (fintech) sudah menyentuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Direktur Utama BPR Sri Partha, Ketut Sedana Yasa, Minggu (3/1) mengatakan, guna mengimbangi perkembangan fintech, bank perkreditan rakyat (BPR) harus terdorong meningkatkan penerapan teknologi informasi (TI).

Ia mencontohkan, untuk mengimbangi perkembangan fintech, BPR Sri Partha sedang mengembangkan program pengajuan kredit secara online. Hal ini salah satu strategi mengimbangi fintech yang makin menjamur.

Sedana Yasa menjelaskan, layanan digital ini akan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengecek saldo tabungan, untuk pembelian pulsa HP, pulsa listrik dan lainnya. Layanan digital ini sangat diperlukan guna kenyamanan kepada para nasabah.

Lebih lanjut dikatakannya, menyikapi perkembangan industri fintech BPR Sri Partha juga mengembangkan sistem M-Collection. Ini bekerja sama dengan vendor TI Assistindo.

Layanan M-Collection untuk memudahkan penyetoran dana dari nasabah. Teknologi ini juga guna mengurangi potensi fraud yang dilakukan oleh karyawan.

Sedana Yasa meyakinkan, dengan layanan digital dan sistem M-Collection diharapkan kepercayaan para nasabah kepada BPR Sri Partha khususnya lebih baik dan terus bertambah. Ini seiring dengan perkembangan teknologi perbankan yang dikembangkan sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Owner Sri Partha Group, Wayan Gatha mengatakan, BPR harus memberikan kemudahan layanan bagi para nasabah. Untuk itu, BPR harus mengikuti perubahan dan perkembangan TI. Ini termasuk penerapan mobile banking.

Dipaparkannya, penambahan fasilitas TI ini tidak boleh menyalahi aturan POJK. Penambahan fasilitas TI murni meningkatkn pelayanan kepada para nasabah.

Wayan Gatha menambahkan, di tengah ketat persaingan antar-lembaga jasa keuangan (LJK), mobile banking ini diharapkan bisa memanjakan konsumen. Ini tentu mengikuti  perkembangan globalisasi dan pemanfaatan gadget yang makin canggih milik para nasabah BPR. (kup)