Pengelolaan tak Jelas, Pungutan 10 Dolar AS bisa Jadi Bumerang

Denpasar (Bisnis Bali) – Upaya Pemprov Bali untuk mengeluarkan kebijakan pungutan kontribusi wisatawan 10 dolar AS perlu dikaji secara hati-hati. Jika sistem dan pengelolaan pungutan 10 dolar AS tidak jelas, maka akan jadi bumerang bagi pariwisata Bali.

Ketua PHRI Kota Denpasar, IB. Gede Sidharta Putra, Kamis (31/1) mengatakan, tujuan pungutan 10 dolar AS harus diperjelas. “Pasar dan partner pariwisata di luar negeri akan mempertanyakan kenapa Bali memberlakukan pungutan 10 dolar AS,” katanya.

Bali dinilainya bisa menggunakan alasan untuk pelestarian lingkungan sehingga memungut kontribusi 10 dolar AS dari wisatawan mancanegara (wisman). Pelestarian lingkungan juga harus jelas sehingga alasan pungutan 10 dolar AS ini bisa diterima pasar internasional.
Permasalahan yang sedang dihadapi adalah masalah limbah dan sampah. Hasil pungutan 10 dolar AS bisa digunakan untuk pengolahan limbah dan sampah. Ini dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata Bali.

Ketika Bali akan menerapkan kebijakan pungutan 10 dolar AS, pariwisata Bali bisa kalah dalam persaingan harga. Para buyer di luar tidak hanya akan mempertanyakan tetapi juga akan banyak mengkritisi pungutan 10 dolar AS. Jika kebijakan tersebut dipandang merugikan dari sisi bisnis, mereka akan mengalihkan wisatawan yang mereka tangani ke destinasi dunia yang lain.
Sidharta Putra menegaskan, pariwisata Bali memiliki pesaing berat Thailand dan Vietnam. Kedua pesaing Bali juga sama-sama menampilkan daya tarik alam dan budaya.

Ia mengatakan, Bali bersaing ketat dengan Vietnam. Perlu dikaji ketika pungutan 10 dolar AS diberlakukan wisatawan bisa saja akan beralih ke Vietnam.

Pengenaan pungutan 10 dolar AS secara merata kepada wisatawan juga akan dipandang kurang adil. Wisatawan yang menginap sehari di Bali tidak tepat dikenakan pungutan 10 dolar AS.
Menurutnya, apalagi wisman yang hanya transit di Bali tentu sangat tidak tepat dikenakan pungutan 10 dolar AS. Pungutan kontribusi wisatawan 10 dolar AS ini perlu dibuat kajian yang jelas, termasuk kriteria wisatawan yang dikenakan pungutan tersebut.

IB. Sidharta Putra menegaskan, tujuan dan sistem tidak jelas, pungutan 10 dolar AS tidak boleh dipaksakan. Ini akan menjadi bumerang dan pariwisata Bali terancam ditinggalkan pasar. (kup)