Abdi Negara, Kebijakan Kantong Plastik

BELUM terlihat upaya keras edukasi kemasyarakatan tentang penghentian kantong plastik di gerai ritel, diakui I Made Abdi Negara menjadi ketakutan bagi para pengusaha ritel di Bali yang juga merupakan salah satu bagian masyarakat Bali. Di Kota Denpasar misalnya, sebagian dari penyedia lapangan pekerjaan dan penyumbang pajak yang digunakan kembali oleh pemerintah untuk membangun masyarakat.

“Peraturan untuk menghentikan penyediaan kantong plastik belanja di gerai-gerai ritel baik lokal maupun nasional, berbuntut pada beralihnya konsumen dan tidak terjadinya pembelanjaan pada kategori barang-barang impulse buying yang notabene selama ini menutupi margin super tipis pada barang-barang kategori fast moving item,” kata Direktur Bali Business Network ini.
Pelaku usaha muda ini menilai pemerintah tegas dalam melakukan penindakan, tetapi dalam peran pemerintah sebagai fasilitator, mestinya pemerintah ikut melakukan edukasi kepada masyarakat baik dengan menempatkan langsung voulenteer di masing-masing gerai tersebut atau melalui media cetak, elektronik dan online.
Ia pun melihat situasi yang dihadapi para pengusaha di lapangan cukup rumit, mengingat tidak semua toko atau gerai ritel di Bali menerapkan aturan tersebut di lapangan. “Bahkan ada konsumen sampai mengeluarkan “maaf”kata-kata kasar kepada kasir karena menganggap tidak dilayani dengan baik, padahal sudah berbelanja banyak,” jelasnya.
Satu sisi pengusaha melalui kasir dan pramuniaga sudah berupaya mensiasati misalnya dengan memberikan alternatif kepada konsumen seperti dibungkus dengan kardus atau solusi lain, tetapi memang tampaknya, sehabis belanja harus bawa tentengan kantong plastik masih menjadi budaya yang melekat.
“Sasaran edukasi yang belum disentuh oleh pemerintah kebanyakan adalah konsumen dari kalangan middle low atau menengah ke bawah ini harus dilakukan strategi yang lebih kuat dan jitu,” ungkapnya.
Menurutnya, kalangan menengah ke bawah ini yang harus memang lebih dijadikan fokus edukasi karena biasanya kesadaran dan karakter yang terbentuk bertahun-tahun sangat mengakar kuat.
“Pengaduan dari pengusaha ritel, kebanyakan yang keras dalam melakukan feedback terhadap kebijakan ini adalah kalangan middle low,” imbuhnya.
Abdi menyarankan di masa depan agar pemerintah tidak hanya getol mengeluarkan kebijakan, tetapi juga tetap menyeimbangkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintah pascakebijakan dikeluarkan.
“Kami bukan antipati dengan kebijakan ini, kami dukung. Tetapi jangan sampai maunya melindungi satu pihak, malah merugikan pihak lain. Kami juga sadar lingkungan, cinta lingkungan, tetapi harus juga disadari kami perlu penjualan, perlu pendapatan untuk membayar karyawan yang notabene bagian dari masyarakat, tolong selalu dipikirkan hal tersebut,” paparnya.*dik