Pendampingan Hukum Penting dalam Perkembangan UMKM

Mangupura (Bisnis Bali) –  Selama ini pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih banyak yang perlu pendampingan hukum sebagai hak paten atas berbagai produk seni atau karya intelektual mereka. Jika ini dibiarkan jelas akan berpotensi melemahkan mereka dalam menghadapi persaingan global karena dalam pasar bebas tak dipungkiri marak praktik penjiplakan atau klaim pihak kompetitor atau oknum asing yang dapat merugikan. Demikian praktisi hukum, I Putu Pastikan Adnyana, S.H., Selasa (15/1).

Persoalan regulasi jadi penting bagi UMKM dalam persaingan pasar bebas karena merupakan hal mendasar dalam memulai usaha. Regulasi juga bisa memproteksi produk yang dihasilkan dari praktik penjiplakan atau klaim pihak asing. Praktik penjiplakan itu tak hanya mematikan kreativitas pelaku UMKM namun juga merugikan masa depan.

Pemerintah harus memberikan bimbingan ataupun regulasi pendampingan untuk mempatenkan produk yang dihasilkan sehingga daya saingnya makin meningkat. Secara umum perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) akan menjamin keberlangsungan bisnis UMKM.

“Tentunya jika memang ada yang melaporkan jadi korban penjiplakan, pemerintah atau dinas terkait harus turun ke lapangan. Seperti apa yang saya lakukan ke beberapa pelaku UMKM di wilayah home industry. Di sana saya melakukan diskusi dan melihat langsung kondisi di lapangan sesuai dengan slogan  diskusi , aksi , advokasi,” tambah politisi Hanura Badung ini.

Dia mengapresiasi beberapa UMKM sudah tersentuh pendampingan hukum dan mengantongi HaKI atas berbagai produk yang dihasilkan. Kuota HaKI bagi UMKM yang dimiliki pemerintah lewat instansi terkait ke depan perlu ditingkatkan sehingga mampu memberi multiplier efek bagi UMKM.

Ekonomi 2019 akan lebih baik dengan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Ini diharapkan akan memacu kreativitas dan inovasi pelaku UMKM menghasilkan produk yang berkualitas sehingga makin mampu menggaet kepercayaan pasar.

Dia mengaku optimis ekonomi 2019 akan kembali normal dengan dilaksanakannya pemerataan  pembangunan, baik tranportasi, termasuk  pentingnya edukasi regulasi hukum bagi pelaku UMKM.

Ditanya korelasi ekonomi dan politik, berpengaruh signifikan karena terkait dengan perputaran ekonomi bisnis makro maupun mikro. Harapannya semoga pemilu serentak 2019 ini berjalan lancar dan demokratis dengan mengedepankan hati nurani dan tidak ada money politik yang merusak tatanan demokrasi sesungguhnya.

Dengan terpilih pemimpin yang bijak dan mampu membawa ekonomi lebih maju 5 tahun ke depan tentu besar harapan bagi UMKM dengan adanya kebijakan memihak semata untuk perkembangan ekonomi lebih baik.

Sementara itu pelaku UMKM bidang usaha kerajinan emas perak, Agung Gede menyampaikan proteksi hukum berupa HaKI memang vital dalam kancah persaingan pasar bebas. Hal ini memang tak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Sikap proaktif mengurus HaKI diharapkan meningkatkan kepekaan dan kepedulian UMKM lainnya untuk memproteksi diri sehingga masa depan mereka lebih terjamin. (gun)