BKS LPD Buleleng Sosialisasikan Sikap Terkait Wacana Perubahan Nama LPD

Singaraja (Bisnis Bali) – Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas pokok dan fungsi menampung aspirasi para pengelola LPD di Buleleng mensosialisasikan sikap BKS LPD Provinsi Bali terkait Ranperda tentang Desa Adat yang memuat konsep nama LPD diganti menjadi Labda Pacingkreman Desa. Sesuai hasil rapat koordinasi dengan seluruh kepala LPD Buleleng dan bendesa adat, ranperda tentang desa adat tetap tidak mengganti perda tentang LPD. Mengingat LPD memiliki karateristik yang berbeda dengan kekayaan adat lainnya.

Selain itu usulan untuk tetap mempertahankan nama Lembaga Perkreditan Desa tidak diganti dengan nama Labda Pacingkreman Desa karena mengacu pada prinsip LPD yakni modern, dinamis, tradisional dan tetap metaksu. Hal itu diungkapkan Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng yang juga Kepala LPD Desa Adat Ambengan Made Nyiri Yasa, S.Sos, M.MA belum lama ini. Dijelaskan sikap BKS LPD Bali yang telah dilakukan didukung oleh BKS LPD Kabupaten/Kota Se- Bali.

Pihaknya menegaskan, sesuai hasil rapat koordinasi dengan seluruh kepala LPD dan bendesa adat ranperda tentang desa adat bahwasannya tetap untuk tidak mengganti perda nomer 3 tahun 2017 tentang LPD, hal lain, tata kelola LPD tetap diatur dengan Perda tentang awig – awig serta Perarem Desa Adat bukan diatur dengan Lembaga Otoritas Keuangan Adat Bali.

Sejauh ini harapan dari para pengelola LPD kepada pemerintah adalah bentuk perlindungan, pengayoman, penguatan, pemberdayaan dan fasilitasi yang sangat diperlukan. Menurutnya dengan mempertahankan perda tidak akan menghilangkan peran pemerintah.

“Kalau bisa kita tetap diatur oleh Perda Nomor 3 tahun 2017, Pergub Nomer 44 tahun 2017 dan serta awig – awig dan perarem dari desa adat masing – masing,” terangnya. (ira)